Kejar Maxi dan Stella Mokoginta, Dirtipidum Polri Datangi Polda Sulawesi Utara

- Jurnalis

Selasa, 23 Mei 2023 - 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Advokat Franziska Runturambi, SH Bersama Jaka Maulana, SH

Foto: Advokat Franziska Runturambi, SH Bersama Jaka Maulana, SH

“Penyidik Akan Periksa Maxi dan Stella Mokoginta di Manado, LQ Indonesia Law Firm Himbau Penyidik Agar Tetap Netral”

BERITA JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dikabarkan telah mendatangi wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berdomisili di Sulawesi Utara.

Hal tersebut, disampaikan Advokat Franziska Runturambi, SH dari LQ Indonesia Law Firm selaku Penasehat Hukum, Sientje Mokoginta dan kawan-kawan, korban dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan hak atas tanah dan penguasaan tanah tanpa alas hak dengan pihak yang menjadi terlapor adalah Maxi Mokoginta dan kawan-kawan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepada awak media, Siska dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pihaknya sangat berharap dengan kegiatan jemput bola yang dilakukan Penyidik Kepolisian kali ini, bisa menggali fakta materil dan mengusut tuntas untuk menyelesaikan perkara ini.

“Sebenarnya semenjak penyidik menyelesaikan kunjungan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada bulan Desember kemarin, memang kami senantiasa berkoordinasi dengan penyidik. Hal ini merupakan upaya kami dalam rangka pengawasan perkara yang sedang berjalan di Bareskrim Polri,” terang Siska, Selasa (23/5/2023).

Dari hasil diskusi terakhir kami, kata Siska, dengan penyidik, memang kemarin disampaikan perihal ketidakhadiran beberapa saksi bahkan pelapor, karena alasan jarak dan biaya, karenanya kemudian penyidik memutuskan untuk mengejar keterangan ke Manado.

“Mudah-mudahan apa pun hasil yang didapat dari pemeriksaan ini bisa semakin membuat terang perkara ini,” ucap Siska.

Menurut Siska, pihaknya bisa memahami perihal urgensi kegiatan dinas kali ini, meski pun di sisi lain ada kekhawatiran yang beralasan terkait dengan netralitas penyidikan terhadap para terlapor.

Baca Juga :  LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

“Kalau untuk saksi-saksi dari kalangan instansi Pemerintah memang sudah disampaikan sebelumnya ketika mereka dipanggil untuk diperiksa di Bareskrim, mereka keberatan untuk hadir dan meminta agar dilakukan pemeriksaan di Manado, pertimbangannya adalah jarak dan ketiadaan biaya, kalau untuk itu kami bisa mengerti,” jelas Siska.

Tapi, lanjut Siska, untuk memeriksa para terlapor di Manado, pihaknya agak menyayangkan, karena berdasarkan keterangan yang didapat dari kliennya, para terlapor tidak sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang dan memenuhi panggilan pemeriksaan ke Bareskrim.

“Kemarin ketika Maxi Mokoginta dipanggil untuk diperiksa ke Bareskrim, kami dapat info kalau yang bersangkutan minta penundaan dengan alasan sakit, padahal kami dapat info kalo sampai sekarang yang bersangkutan masih beraktifitas seperti biasa tuh,” sindir Siska.

Kalau untuk terlapor atas nama Stella Mokoginta, info yang kami dapat, alamat untuk surat panggilannya tidak ditemukan, padahal menurut keterangan dari klien kami juga, hampir semua tahu nama ini di Manado.

“Aneh. Makanya sekarang dikejar ke Manado, mudah-mudahan kasusnya menemukan titik terang dan bisa selesai,” ulas Siska.

Terpisah, Advokat Jaka Maulana, SH yang juga selaku Penasehat Hukum korban Sientje Mokoginta menyatakan pihaknya menghormati sepenuhnya keputusan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara.

Namun demikian, Jaka menghimbau kepada penyidik Polri agar tetap menjaga integritas dan netralitas dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, khususnya kepada para terlapor.

“Prinsipnya kami menghormati sepenuhnya keputusan penyidik terkait kegiatan kali ini, ini kan sepenuhnya kewenangan mereka. Hanya saja kami memiliki kekhawatiran yang beralasan soal netralitas dan integritas penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap terlapor di wilayah hukum Polda Sulut,” tuturnya.

Karena sedari awal kan memang para terlapor ini seolah menghindari betul untuk diperiksa di Bareksim. Dengan adanya kegiatan ini, Jaka berharap agar perkara yang telah bergulir hampir selama 6 tahun ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum.

Baca Juga :  Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha

“Intinya kami mengharapkan agar kegiatan penyidik ke Polda Sulut dalam rangka pemeriksaan saksi-saksi dan terlapor yang dilaksanakan per tanggal 21 Mei 2023 kemarin ini bisa mendapatkan keterangan tambahan guna melengkapi fakta-fakta perkara,” imbunya.

Dalam beberapa kesempatan ketika kami berkoordinasi dengan penyidik, selalu disampaikan bahwa perkara ini sudah sangat terang benderang, peran dari masing-masing juga sudah tergambar.

“Jadi ya mudah-mudahan kasusnya bisa segera rampung agar segera mendapatkan kepastian hukum,” tegas Jaka.

Perkara ini, tambah Jaka, bermula ketika pada tahun 2017, Sientje Mokoginta dan kawan-kawan mengetahui soal perbuatan para terlapor yang mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Sientje Mokoginta dan kawan-kawan yang terletak di Jalan Dayanan, Gogagoman, Kota Kotamobagu.

“Padahal tanah tersebut sedari awal adalah milik klien kami, berdasarkan SHM terbitan tahun 1978. Makanya kemudian klien kami laporkan tindak pidana itu ke kepolisian, kami juga sudah menempuh upaya pembatalan terhadap SHM milik Stella Mokoginta cs ke PTUN.

“Dan gugatannya telah dimenangkan oleh klien kami, bahkan putusannya sudah Inkracht sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung,” pungkas Jaka. (Indra)

 

LQ Indonesia Law Firm

LQ Indonesia Law Firm sebagai firma hukum yang terkenal vokal dan berintegritas telah berkomitmen untuk senantiasa mengawal perkara ini.

Kepada masyarakat yang memiliki informasi yang berguna terkait perkara ini dapat menghubungi ke Hotline 0817-489-0999 Tangerang, 0818-0489-0999 Jakarta Pusat, 0817-9999-489 Jakarta Barat dan 0818-0454-4489 Surabaya.

Berita Terkait

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha
Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati
LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB
Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri
AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 16:28 WIB

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:12 WIB

LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:48 WIB

Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:43 WIB

Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:35 WIB

Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:19 WIB

Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:04 WIB

AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:48 WIB

Ini Kata Kuasa Hukum Nasabah Prudential Bicara di Podcast Quotient TV

Berita Terbaru

Foto: Gedung Dispora Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Kabarnya, Dua Anggaran Dispora Kota Bekasi Beraroma Korupsi

Kamis, 29 Feb 2024 - 19:02 WIB

Foto: Ketum LSM Sniper Indonesia: Gunawan

Seputar Bekasi

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:39 WIB