Aksi KIM GMBI di Pemkab Bekasi Minta BPK Audit Anggaran Covid-19

- Jurnalis

Rabu, 5 Mei 2021 - 09:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Komunitas Intelektual Muda (KIM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Tidak ada kesejahteraaan hari ini pada guru pengejar di Kabupaten Bekasi yang ada intimidasi tentang nasib mereka yang tidak jelas selama menjadi guru pengejar untuk mencerdaskan anak anak di Kabupaten Bekasi,” kata pendemo yang berorasi di depan kantor Bupati Bekasi.

Dalam aksi unjuk rasa, para pengunjuk rasa juga melakukan doa bersama untuk mendoakan Kabupaten Bekasi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dijaga ketat petugas Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Bekasi.

“Kami berikan rapor merah kepada Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, karena kami anggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi, termasuk tidak ada kemajuan yang signifikan di Kabupaten Bekasi yang dapat dibanggakan masyarakat,” sindir pengunjuk rasa.

Kepada Matafakta.com, Ketua KIM GMBI Kabupaten Bekasi, Ardi mengatakan, kurang transparannya anggaran Covid-19 yang mencapai Rp240 miliar yang disinyalir juga tidak sampai ke masyarakat, terlebih Pemerintah Kabupaten Bekasi seperti tidak berani mempublikasikan anggaran Covid-19 secara terbuka.

“Kami sebagai Intelektual Muda GMBI jelas sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang seolah menutupi anggaran pantastis Covid-19 yang mencapai Rp240 miliar yang realisasinya hanya sekali dan tidak merata yang di dapati warga Kabupaten Bekasi,” ungkap Ardi.

Baca Juga :  Madinah Sentil Walikota Bekasi “Ngasih Semangkok Bakso Ngeraup Sekarung”

Pendemo juga dalam orasinya, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan meminta untuk segera turun ke Kabupaten Bekasi untuk mengaudit dan memeriksa anggaran Covid-19, Kabupaten Bekasi.

“Kami akan meminta BPK mengaudit anggran tersebut dan juga meminta KPK agar secepatnya turun ke Bekasi untuk memeriksa para oknum yang di anggap telah melakukan penyelewengan dana Covid-19,” lanjut Ardi.

Selain itu, Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia juga meminta Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk mundur dari jabatannya.

“Karena Bupati Bekasi kami anggap telah gagal untuk membangun Kabupaten Bekasi, karena saat ini pemerintahan dibawah dia hanya jalan ditempat dan tidak menunjukan gerakan atau perubahan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Hasrul)

Berita Terkait

Belum Bayar Hak Pekerja, PT. Yasa Expansia Sejahtera di Bekasi Tutup Kantor
Buka Lowongan di Jawa Tengah, FKMPB Kecam PT. Mushashi Auto Parts Indonesia
BPK RI Temukan Belum Ada LPJ Dana Hibah Rp150 Juta Kesbangpol Kota Bekasi
JNW Desak Pj Walikota Bekasi Berikan Sanksi Kepala Dinkes Kota Bekasi
10 Utusan Gereja Kampung Sawah Dukung Herkos Jadi Walikota Bekasi
BPK RI Pertanyakan Asset Kendaraan Dinas Rp61 Miliar Pemkot Bekasi?
Tanggapi Instagram Samatri, JNW: Jangan di Jogetin Tapi Bahan Evaluasi
Pj Walikota Bekasi Ancam Tindak Tegas BUMD Terpapar Politik Praktis
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 26 Juli 2024 - 18:53 WIB

Kejari Blitar Jateng Musnahkan Beragam Barang Bukti Hasil Kejahatan

Jumat, 26 Juli 2024 - 12:52 WIB

LQ Indonesia Law Firm Penuhi Undangan Eksekusi Aset Sitaan KSP-SB Bogor

Kamis, 25 Juli 2024 - 22:19 WIB

Kejagung Soroti “Kejanggalan” Vonis Bebas Anak Bekas Anggota DPR

Rabu, 24 Juli 2024 - 21:25 WIB

Kejari Kabupaten Tegal Memburu Pelaku Korupsi Dana Desa

Rabu, 24 Juli 2024 - 21:15 WIB

Kejari Kabupaten Tegal Pamer Hasil Capaian Kinerja

Rabu, 24 Juli 2024 - 21:03 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Selesaikan Kasus Sadi Bin Kadin Dengan Restoratif Justice

Senin, 22 Juli 2024 - 15:41 WIB

Waduh..!!!, Setahun Kejari Jakpus Tak Sidangkan Pemalsuan Surat KSP Indosurya

Jumat, 19 Juli 2024 - 14:40 WIB

Soal Final Kepailitan, Praktisi Hukum Persoalkan Trasparansi Publik PN Jakpus

Berita Terbaru

Foto: Dr. Ujang Iskandar, ST, Msi

Berita Utama

Sang “Tupai” Terjatuh Usai ke Vietnam

Jumat, 26 Jul 2024 - 22:57 WIB