Aksi KIM GMBI di Pemkab Bekasi Minta BPK Audit Anggaran Covid-19

BERITA BEKASI – Komunitas Intelektual Muda (KIM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Tidak ada kesejahteraaan hari ini pada guru pengejar di Kabupaten Bekasi yang ada intimidasi tentang nasib mereka yang tidak jelas selama menjadi guru pengejar untuk mencerdaskan anak anak di Kabupaten Bekasi,” kata pendemo yang berorasi di depan kantor Bupati Bekasi.

Dalam aksi unjuk rasa, para pengunjuk rasa juga melakukan doa bersama untuk mendoakan Kabupaten Bekasi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dijaga ketat petugas Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Bekasi.

“Kami berikan rapor merah kepada Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, karena kami anggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi, termasuk tidak ada kemajuan yang signifikan di Kabupaten Bekasi yang dapat dibanggakan masyarakat,” sindir pengunjuk rasa.

Kepada Matafakta.com, Ketua KIM GMBI Kabupaten Bekasi, Ardi mengatakan, kurang transparannya anggaran Covid-19 yang mencapai Rp240 miliar yang disinyalir juga tidak sampai ke masyarakat, terlebih Pemerintah Kabupaten Bekasi seperti tidak berani mempublikasikan anggaran Covid-19 secara terbuka.

“Kami sebagai Intelektual Muda GMBI jelas sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang seolah menutupi anggaran pantastis Covid-19 yang mencapai Rp240 miliar yang realisasinya hanya sekali dan tidak merata yang di dapati warga Kabupaten Bekasi,” ungkap Ardi.

Pendemo juga dalam orasinya, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan meminta untuk segera turun ke Kabupaten Bekasi untuk mengaudit dan memeriksa anggaran Covid-19, Kabupaten Bekasi.

“Kami akan meminta BPK mengaudit anggran tersebut dan juga meminta KPK agar secepatnya turun ke Bekasi untuk memeriksa para oknum yang di anggap telah melakukan penyelewengan dana Covid-19,” lanjut Ardi.

Selain itu, Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia juga meminta Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk mundur dari jabatannya.

“Karena Bupati Bekasi kami anggap telah gagal untuk membangun Kabupaten Bekasi, karena saat ini pemerintahan dibawah dia hanya jalan ditempat dan tidak menunjukan gerakan atau perubahan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Hasrul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *