BERITA BEKASI – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Samuel Maruli Habeahan, mengapresiasi dan mendukung penuh program Pemerintah Pusat, dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, salah satunya melalui pemberian vaksin
Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) menerima 12.000 dosis vaksin dari total 22.520 dosis vaksin tahap pertama yang diusulkan. Sementara sisanya bakal dikirimkan di lain hari.
Karena itu, Samuel meminta masyarakat untuk tidak menolak divaksin khususnya bagi para tenaga kesehatan yang mendapatkan jatah vaksin tahap pertama.
“Vaksinasi diharapkan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Maka saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menolak divaksin,” kata Ketua Komisi IV Kepada Matafakta.com, Kamis (25/02/2021).
Samuel meminta masyarakat untuk tidak takut divaksin. “Jangan termakan info hoax soal dampak vaksin. Kami (Anggota DPRD) pun siap untuk divaksin,” ungkapnya
Jika menolak, tegasnya, ada sanksi yang akan diberikan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang isinya mengakomodir sanksi kepada penolak vaksin.
“Kita sudah sahkan Perda Kabupaten Bekasi No. 8 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan dan Penanggulangan Covid-19. Di dalam Perda tersebut, terdapat sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin,” papar Ketua Komisi IV
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada 91 Faskes yang ditunjuk menjadi lokasi vaksinasi untuk melengkapi fasilitas pendukung dan juga vaksinator nantinya harus mengikuti prosedur vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Selanjutnya, Samuel berharap, pemberian vaksin dapat diperuntukan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi secara merata dan dilakukan secara bertahap.
Tentunya, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin, salah satunya dengan mendata tingkat penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi sesuai level area penyebarannya. Sebab, tidak semua wilayah terkategorikan ke dalam zona merah, melainkan zona kuning dan hijau juga.
“Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memiliki peraturan tersendiri yang mengatur soal pendistribusian vaksin dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah,” ungkapnya.
Sedangkan pada tahap selanjutnya, menurut Samuel, vaksinasi hendaknya dilakukan bagi para pekerja perusahan (buruh) dan pegawai pelayanan publik, dikarenakan sempat ada beberapa kasus atau cluster baru yang muncul dari kalangan tersebut.
“Baru nanti secara bertahap pemberian vaksin diberikan kepada lapisan masyarakat secara umum,” jelasnya.
Disisi lain, Samuel meminta kepada masyarakat untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan. Menurutnya, vaksinasi bisa jafi sia-sia kalau masyarakat tetap abai terhadap kesehatan dirinya sendiri.
“Perlu kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat. Kuncinya, patuhi Prokes sambil dibarengi dengan upaya pemberian vaksin. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir,” tutupnya (Hasrul/Mul)
