Fraksi Golkar Kabupaten Bekasi ‘No Coment’ Soal Surat Cawabup

DPRD Kabupaten Bekasi

BERITA BEKASI – Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bekasi menegaskan, pihaknya tidak menanggapi perihal mempertanyakan perkembangan pelantikan Wakil Bupati Bekasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu, ditegaskan sekaligus meluruskan pernyataan yang sempat disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, HM BN Holik Qodratullah yang mengatakan Fraksi Golkar mendukung pelantikan Wakil Bupati Bekasi terpilih.

“Nah, terkait Pilwabup saat itu saya mengatakan ‘No Comment’ sesuai arahan dari Ketua Fraksi,” tegas Wakil Ketua Fraksi Golkar, Sunandar kepada Matafakta.com, Selasa (16/02/2021).

Karena, sambung Sunandar, soal Wakil Bupati Bekasi itu, sudah menjadi kewenangan Partai, bukan kewenangannya atau Ketua Fraksi.

“Harusnya, Ketua Dewan tuh mengerti dong maksud dari ‘No Coment’ itu, bukan menyimpulkan atau menyetujui,” sindir Sunandar.

Sunandar mengaku menjadi perwakilan fraksi saat rapat pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, pekan lalu. Menurut dia, Fraksinya bersikap sejak awal Partainya tidak mendukung pelaksanaan Pilwabup.

“Jadi buat apa ditanggapi ya, ‘No Noment’, karena memang apa yang mau dikomen karena sejak awal memang kami tidak setuju tentang Pilwabup. Bukan ‘No Comment’ berarti menyetujui,” ulas Sunandar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten, BN Holik Qodratullah mengklarifikasi ucapannya terkait Fraksi Golkar setuju, dia menjelaskan bahwa pada pembahasan rapat pimpinan bersama Ketua Fraksi yaitu rapat tersebut membahas tiga materi.

Pertama, kata BN Holik, Surat Bupati Bekasi No.500/307/Rek perihal permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terkait dengan pengakhiran kerja sama tentang kepemilikan dan pengelolaan air minum Bekasi.

Kedua, lanjut BN Holik, surat Nomor:005/TL-PILWABUP-DPRD/II/2021 tindak lanjut DPRD Kabupaten Bekasi terkait pengesahan dan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi terpilih dan Ketiga, pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bekasi.

Dari ketiga materi yang dibahas itu, Fraksi Golkar menyetujui dua materi yakni yang pertama dan yang ketiga. Sedangkan materi bahasan kedua, tentang Wakil Bupati Bekasi, Fraksi Golkar memilih tidak menanggapinya.

“Penegasan sikap itu, tertuang dalam notulensi rapat, baik tertulis maupun rekaman suara. Ini hanya miss-komunikasi saja. Oleh karena itu, saya klarifikasi soal ini dan Fraksi Golkar menanggapi perihal hal tersebut No Coment,” tandasnya. (Mul)

Berita Terkait……. Senin 15 Februari 2021

Soal Wakil Bupati Terpilih, Ketua DPRD Bekasi Bakal Layangkan Surat ke Kemendagri

BERITA BEKASI – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, HM BN Holik Qodratullah, dalam waktu dekat akan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertanyakan tindaklanjut pelantikan Wakil Bupati Bekasi terpilih, Ahmad Marzuki.

“Lima hari yang lalu, kita menerima surat dari Calon Wakil Bupati Bekasi, Marzuki yang mana mempertanyakan perkembangan terahkir hasil rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang dimana beliau menang 40-0. Besar harapannya, bisa ditindak lanjuti,” kata BN Holik kepada Matafakta.com, Senin (15/2/2021).

Perihal perkembangan terkait proses Wakil Bupati Bekasi bahwasanya dia menangani persoalan ini dari Ketua DPRD sebelumnya, Aria Dwi Nugraha. Dan ketika ada surat yang masuk dari Calon Bupati Bekasi, Ahmad Marzuki diapun menindaklanjuti hal tersebut.

“Perlu disadari, terkait proses Wakil Bupati Bekasi, saya menjalankan periode Ketua DPRD sebelumnya. Perihal adanya surat ini, saya kemudian menggelar rapat pimpinan dengan para Ketua Fraksi. Ketika saya tanyakan semua Fraksi setuju untuk segera dilantik,” ungkapnya.

Dikatakan BN Holik, hasil rapat pimpinan bersama seluruh Pimpinan Fraksi, bahwasannya dari fraksi yang hadir setuju agar segera dilantik. Sementara, Fraksi Golkar yang diwakil Dewan Sunandar “No Coment” kaitan dengan Pilwabup.

Oleh karena itu, tambah BN Holik, pihaknya akan melayangkan surat ke Kemendragi untuk mempertanyakan kenapa sampai saat ini, Wakil Bupati Bekasi terpilih, Ahmad Marzuki, belum juga dilantik. Padahal, sudah ada faktor pendukung lainnya salah satunya, Fatwa Mahkamah Agung (MA).

“Saya ini menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua DPRD, karena hasil Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi merupakan tanggung jawab moral dan diharapkan harus ada kepastian dari Kemendagri jangan sampai kabar bias kepada masyarakat kenapa belum dilantik. Jadi, harus ada kejelasan dan kepastian dari Kemendagri,” pungkasnya. (Mul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *