Legislator PDIP Dampingi PAPMISO Audensi Dengan Menkop UKM RI

BERITA BEKASI – Melambung tingginya harga daging membuat para pedagang daging sapi se-Jabodetabek mogok berjualan. Hal tersebut, membuat ribuan pedagang bakso terancam gulung tikar. Pasalnya, mereka para pedagang bakso tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat turun drastis dampak Pandemi Covid-19.

Masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan Pemerintah, sudah membuat omzet para pedagang bakso turun hingga 50 persen. Terlebih lagi, para pedagang bakso kini harus menghadapi mahalnya bahan baku utama untuk bakso yaitu daging sapi.

Terpantau dipasaran, harga bahan baku bakso masih tergolong tinggi yakni, harga daging sapi segar Rp130.000 Per kilogram, daging sapi beku Rp80.000 per kilogram, termasuk harga ayam Rp32.000 per kilogram. Belum lagi, tingginya bumbu-bumbu perlengkapan bakso lainnya seperti, harga cabe rawit mencapai Rp85.000 per kilogram.

Kenaikan harga daging sapi pada saat ini mengagetkan semua pihak. Karena biasanya kenaikan harga daging sapi itu terjadi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan menjelang hari Natal serta Tahun Baru. Itupun tidak berlangsung lama, biasanya setelah perayaan Hari Besar itu harga kembali normal.

Saat ini, harga daging sapi mencapai Rp130.000 perkilogram, maka dikawatirkan pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti, harga daging sapi di Indonesia bisa mencapai Rp150.000 perkilogram dan menjadi harga daging sapi tertinggi di dunia.

Menyikapi hal tersebut, Pengurus Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Indonesia (PAPMISO) melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (UKM RI), Teten Masduki dengan didampingi Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Nyumarno.

“Alhamdulillah Pak Menteri menerima kami dengan hangat dan terbuka. Kami pengurus sangat terharu, baru kali ini pedagang bakso diterima dengan sangat baik di kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI,” kata Bambang Hariyanto, Sekretaris PAPMISO kepada Matafakta.com, Rabu (27/1/2021)

Dikatakan Bambang, Teten Masduki mendengarkan semua keluh kesah dan jeritan dari perwakilan pedagang mie dan bakso. Baik dari mahalnya harga daging sapi, harga ayam, cabe hingga tentang permasalahan program BPUM atau program bantuan lain dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

“Pak Menteri berjanji akan membantu mencarikan solusi atas permasalahan sebagian besar pedangan bakso yang mana mayoritas pedagang bakso adalah pelaku UKM. Beliau, akan membantu memfasilitasi Koperasi PAPMISO untuk dapat kerjasama dengan para peternak sapi lokal di daerah-daerah yang bertujuan untuk mensuplai bahan baku untuk para pedagang bakso,” jelas Bambang.

Karena, sambung Bambang, daging sapi lokal berkualitas baik dan paling bagus sebagai bahan membuat bakso. Dia pun sangat berharap Koperasi PAPMISO bisa difasilitasi untuk dapat bekerjasama dengan para peternak sapi lokal yang berada di daerah-daerah sebagaimana wancana Menteri UKM RI, Teten Masduki untuk membantu pelaku UKM para pedagang bakso.

“Pak Menteri mendorong rekan-rekan pedagang bakso untuk mengoptimalkan pemenuhan daging sapi lokal dari pada Indonesia selalu tergantung pada Import dari negara lain, meskipun data secara nasional akan kebutuhan daging, belum sepenuhnya terpenuhi dari peternak lokal,” ucapnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, Nyumarno mengatakan, dirinya turut hadir mendampingi audiensi PAPMISO dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dikarenakan banyaknya keluhan para pelaku UKM khususnya pedagang bakso yang terdampak kenaikan harga daging dan dampak pandemi Covid-19.

“Ya, memang saya yang menyarankan rekan-rekan PAPMISO untuk berkirim surat ke Kementerian Koperasi dan UKM RI juga ke Kementerian Perdagangan untuk menyikapi keluhan-keluhan tersebut,” ungkap Dewan Nyumarno.

Nyumarno menjelaskan, rekan-rekan berkirim surat ke Kemenkop dan UKM RI pada tanghal 20 Januari 2021 yang lalu, saat setelah hari pertama pedagang daging mogok berjualan. Hal tersebut berampak kepada rekan-rekan UKM Pedagang Bakso, mereka kesulitan mendapatkan daging sebagai bahan baku utama bakso.

“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Menteri Koperasi dan UKM RI yang dengan cepat merespon surat permohonan audiensi dari PAPMISO, rekan-rekan PAPMISO bisa diundang oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Selasa, 26 Januari 2021 kemarin,” paparnya.

Dalam pertemuan tersebut, ada 3 hal prinsip yang disampaikan rekan-rekan PAPMISO, Pertama, rekan-rekam UKM Pedagang Mie dan Bakso berharap dapat mengakses bantuan BPUM dan atau program lain seperti LPDB atau bantuan permodalan dari Kemenkop dan UKM RI.

Kemudian yang Kedua, lanjut Nyumarno, rekan-rekan yang sudah memiliki Koperasi Produses sejak tahun 2007 ini berharap dapat di fasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk bekerjasama dengan peternak-peternak sapi lokal di daerah. Dan yang Ketiga, rekan-rekan meminta difasilitasi untuk dihubungkan dengan BULOG, agar saat membeli daging impor bisa langsung ke BULOG, tidak harus melalui tangan-tangan oknum lagi.

“Tiga hal yang disampaikan rekan-rekan Pedagang Bakso kepada Pak Menteri Koperasi dan UKM RI menjadi catatan penting yang akan segera menjadi tindak lanjut Kemenkop dan UKM RI. Pak Menteri bahkan langsung meminta Deputi dan Staff Khusus Menteri untuk mencatat dan segera melakukan upaya-upaya tindak lanjut atas permohonan rekan-rekan pedagang Bakso,” imbuh Nyumarno.

Diakhir audiensi, tambah Nyumarno, dia juga menambahkan keluhan kaitan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima BPUM, seperti ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang) dan para pekerja seni dan budaya yang tidak bisa tampil di masa pandemi Covid-19 ini.

“Mohon agar diberikan kesempatan untuk dibuka kembali program BPUM tersebut dan pengajuannya dimudahkan melalui Koperasi atau Lembaga-lembaga komunitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga turut saya sampaikan keluhan masyarakat yang sudah menerima BPUM yang rekening penerimanya juga dilakukan pendebitan saldo oleh pihak Bank, dengan alibi calon penerima dibatalkan oleh Pusat,” pungkas Dewan Nyumarno (Hasrul/Mul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *