Penggugat Minta Kejelasan Gugatan Izin Ganda PTJ II di PN Cikarang

- Jurnalis

Selasa, 1 Desember 2020 - 16:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Gugatan perkara perdata yang dilayangkan Dato Djenawa tahun 2019 melalui kuasa hukumnya, Subur Saputra ke Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kabupaten Bekasi, terkait penerbitan Surat Perjanjian Pemanfataan Lahan Non Pertanian atau SPPL-NP ganda dilahan yang sama dipertanyakan.

“Karena persoalan ini, sudah masuk ranah PN Cikarang dan sudah masuk agenda saksi, maka kami berharap Majelis Hakim PN Cikarang dapat memutus persoalan gugatan klien kami secara obyektif,” kata Subur kepada Matafakta.com, Selasa (1/12/2020).

Dijelaskan Subur, perselisihan antara kliennya dengan PJT II terjadi tahun 2018 berawal dari pemagaran lahan seluas 770 M2 yang terletak di Kampung Kempes, Desa Sukamulya oleh salah seorang tergugat Suryadi atas lahan yang sebelumnya sudah diperoleh izin penggunaan lahan berupa SPPL-NP atas nama, Dato Djenawa No:13/DII/450/SPPL-NP/2018.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terungkap dalam persidangan telah keluar pula surat SPPL-P dari PJT II diatas obyek yang sama. Padahal, obyek tanah tersebut sebelumnya milik Dato Djenawa yang sudah mendapatkan izin lebih dulu dari PJT II, tapi tergugat yang belum memiliki SPPL-P malah melakukan pemagaran diatas lahan tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Kecewa Pengusaha Pelaku KDRT Masih Bebas Berkeliaran

Kami, lanjut Subur, sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan turut tergugat dalam hal ini, PJT II yang dengan arogansinya mengeluarkan kembali izin SPPL-P ganda kepada pihak tergugat, Suryadi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu atas keadaan yang terjadi dilapangan.

“Kondisi obyek tanah tersebut diketahui terdapat masalah dan itu pernah dikeluarkan surat teguran oleh PJT II selaku turut tergugat kepada tergugat. Suryadi saat itu yang tidak memiliki izin SPPL-P, karena melakukan pemagaran lahan milik penggugat,” tegasnya.

“Teguran itu agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Artinya, pihak PJT II mengetahui apa yang dilakukan tergugat itu salah. Namun Faktanya itu diabaikan malah membuat izin SPPL-P yang baru kepada pihak tergugat Suryadi,” tambahnya.

Baca Juga :  Kejari Jakbar Tangkap Buronan Investasi Bodong Rp37 Miliar

Masih kata Subur, pihaknya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan penggugat dan turut tergugat, sehingga sebagai masyarakat kami menuntut sebuah keadilan yang hakiki agar persoalan ini menjadi pembelajaran besar bagi kita semua.

“Kita mengetahui bahwa PJT II adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, maka kami melihat secara administrasi tentu sangat memiliki profesionalitas dalam pengamanan aset negara,” imbuhnya.

Keadaan saat ini, menunjukan tidak berjalannya sistem yang ada di PJT II. Selaku BUMN, seharusnya pihak PJT sebagai turut tergugat memanggil kami dan pihak lainnya untuk mengurai masalah yang terjadi, namun hal itu tidak dilakukan turut tergugat.

“Maka atas persoalan tersebut kami berharap Majelis Hakim dapat memutus persoalan yang dihadapi klien kami secara obyek,” pungkasnya. (Lam)

Berita Terkait

Kuasa Hukum Menduga Ada Kolusi Penanganan Perkara Narkoba Kliennya
Kuasa Hukum Kecewa Pengusaha Pelaku KDRT Masih Bebas Berkeliaran
Di PN Jakpus, Jaksa Gershon G Renta Tuntut Pelaku Penadah 5 Bulan Penjara
Hadirkan 3 Saksi, Sidang Kasus Tanah Mabes TNI Jatikarya Kembali Digelar
Kejari Jakbar Tangkap Buronan Investasi Bodong Rp37 Miliar
Penyanyi Cafe Mendadak Jadi Wartawati Paksa Polisi Proses Hukum Mantan Suami
3 Ahli Waris Dihadirkan Dalam Perkara Tanah Mabes TNI di Jatikarya Bekasi
Kuasa Hukum Mantan Sekjen Kementan Sangkal Eksepsi Masuk Pokok Perkara
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:19 WIB

Maju Jalur Independen, Balon Walikota dan Wakil Sambangi KPU Kota Bekasi  

Kamis, 28 Maret 2024 - 15:40 WIB

Mantan Lurah, Dituding “Mafia Tanah” Pembebasan Lahan Tol Japek Jatiasih

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:38 WIB

Asik…!!!, KONI dan KORMI Tengah Menanti Kucuran Hibah Miliaran Kota Bekasi

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:55 WIB

LIAR Lengkapi Bukti Laporan DKPP Soal Kinerja Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:59 WIB

Bantu Keuangan Pemkot Bekasi, Pemprov Jabar Gelontorkan Rp80,6 Miliar

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:43 WIB

Kontraktor Asal Aceh Menangkan Tender Rp49,3 Miliar Proyek GOR Terpadu Kota Bekasi

Selasa, 26 Maret 2024 - 14:13 WIB

Selesai Sertijab, Camat MBZ Langsung Buat Program Pengamanan Jalur Mudik 2024

Selasa, 26 Maret 2024 - 13:44 WIB

Soal Sio Waterpark, Kades Sumberjaya Layangkan Surat Panggilan ke Pengelola

Berita Terbaru

Kordinator MAKI, Boyamin Saiman

Berita Utama

MAKI Desak Jampidsus Kejagung Tetapkan RBS Tersangka Kasus Timah

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:34 WIB

LSM Mata Hukum

Berita Daerah

Diduga Tak Berizin, LSM Mata Hukum Laporkan PT. PWI 6 ke Polres Lebak

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:19 WIB