Pandemi, Aptrindo Jateng: Pembatasan Operasional Truk Tak Tepat

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2020 - 18:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SEMARANG – Pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah (Jateng) menganggap rencana Pemerintah membatasi operasional truk 3 sumbu keatas mengada-ada dan tidak ada urgensinya sama sekali. Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY Bambang Widjanarko di Semarang, Kamis (19/11/2020).

Rencana Pemerintah itu, dalam rangka hari libur nasional yang bertepatan dengan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Diungkapkan Bambang, sejak bulan Maret 2020, utilisasi truk-truk anggota Aptrindo Jateng masih belum stabil dan sering dibawah 50 persen dari keseluruhan unit yang ada imbas dari masih lesunya dunia usaha dimassa pandemi.

“Lha kok sekarang malah mau dibatasi lagi jumlahnya yang boleh beroperasi. Pemerintah ini maunya bagaimana. Kok seolah-olah tidak punya sense of crisis. Ini namanya pembatasan operasional truk yang tidak tepat,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pembatasan operasional pada hampir seluruh hari libur nasional memang seolah telah menjadi pilihan yang semakin kerap dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam beberapa tahun terakhir.

“Mestinya Pemerintah menghimbau agar dalam masa pandemi ini masyarakat menunda bepergian ataupun berlibur. Sementara, mendahulukan kinerja sektor logistik dulu agar bisa menyelamatkan banyak pengusaha angkutan barang dari kebangkrutan massal,” jelasnya.

Baca Juga :  Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum

Bukan malah sebaliknya, sambung Bambang, membuka pintu lebar-lebar bagi yang akan berlibur dan berpotensi menambah jumlah terinfeksi Covid-19. Di sisi lain menahan distribusi barang yang sama sekali tidak berpotensi menambah jumlah penularan Covid-19.

Bambang menambahkan, dengan jumlah truk yang ada sekarang, Pemerintah terkesan sudah kewalahan menyediakan sarana dan prasarana jalannya. Apalagi, jika penindakan terhadap ODOL nantinya dilakukan secara rigid benar, maka otomatis akan ada penambahan minimal 2 kali jumlah truk yang ada.

“Jangan-jangan lama-lama akan ada pembatasan operasional ganjil-genap untuk truk di seluruh jalan nasional,” pungkasnya. (Nining)

Berita Terkait

Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum
STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa
Kejari Pulau Taliabu Maluku Utara Tempati Kantor Baru
Fora 2024, DPP Inkindo Jateng Hadirkan Forjakon Kabupaten Semarang
Inkindo Jateng Gandeng APH Bahas Persoalan Hukum dan Pencegahan
Babinsa Kodim 0802 Ponorogo Peduli Warga Kesulitan Air Bersih
Kembali Terpilih, Widodo Diarak Sedulur Vespa dan Warok e Panther Ponorogo
Tim PKM RSH STIE Dwimulya Teliti Debus Identitas Jawara Banten
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 11:31 WIB

Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum

Jumat, 18 Oktober 2024 - 16:58 WIB

STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa

Kamis, 3 Oktober 2024 - 19:13 WIB

Kejari Pulau Taliabu Maluku Utara Tempati Kantor Baru

Selasa, 1 Oktober 2024 - 23:16 WIB

Fora 2024, DPP Inkindo Jateng Hadirkan Forjakon Kabupaten Semarang

Kamis, 26 September 2024 - 23:43 WIB

Inkindo Jateng Gandeng APH Bahas Persoalan Hukum dan Pencegahan

Berita Terbaru

Foto: Kantor Desa Sumberjaya & Program Pemanfaatan Lahan Kosong

Seputar Bekasi

FKMPB: Seremonial Ala Jabatan Pj Bupati Bekasi Kado Dimasa Transisi

Kamis, 24 Okt 2024 - 23:07 WIB

Foto: Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, SH

Berita Utama

IPW dan TPDI Apresiasi KPK Usut Dugaan Korupsi Honor Hakim Agung

Kamis, 24 Okt 2024 - 22:40 WIB