BERITA BEKASI – Perwakilan Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi audiensi dadakan dengan Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPRD setempat, Kamis (12/11/2020).
Audiensi rombongan FPHI diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Martina Ningsih.
Kepada Matafakta.com, Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengapresiasi Fraksi PDI Perjuangan yang berkenan menerima aundiensi pihaknya meski sifatnya dadakan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andi pun menyebut, bahwa sebelumnya telah menyambangi Fraksi lainnya, namun ruangan kosong dan tidak ada anggota fraksi.
“Kami sudah door to door ke sejumlah ruangan Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi, tapi anggotanya tidak ada ditempat. Alhamdulilah, pas ke ruangan Pak Soleman, beliau ada bersama Martina Ningsih,” kata Andi.
Secara spontanitas, sambung Andi, pihaknya langsung menyampaikan aspirasi kenaikan honor bagi anggota FPHI yang berjumlah sekitar 9.373 orang.
“Ya Alhamdulillah, aspirasi kami direspon positif. Bahkan PDI Perjuangan mengaku siap memperjuangkan aspirasi kenaikan honor bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN,” jelasnya.
Andi pun berharap, sikap aspiratif Fraksi PDI Perjuangan bisa menular kepada fraksi lainnya. Minimal, bisa bersama-sama memperjuangkan aspirasi guru honorer agar segera terwujud.
“Terima kasih, aspirasi kami mau didengar dan diperjuangkan. Semoga cepat terealisasi, sehingga para GTK Non ASN bisa sejahtera,” tandasnya.
Saat audiensi, Soleman dengan lugas menyatakan kesiapan memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi yang disampaikan FPHI.
“Kami sekuat kemampuan akan memperjuangkan kenaikan honor bagi GTK Non ASN sebesar UMK yang berlaku di Kabupaten Bekasi,” tutur Soleman.
Dikatakan Soleman, bagi PDI Perjuangan, guru adalah pahlawan tanpa jasa yang wajib hukumnya disuport dan diperjuangkan kesejahteraannya.
Ditambahkan, Soleman, jasa guru tidak ternilai oleh apapun, karenanya PDI Perjuangan bertekad merealisasikan kenaikan honor tersebut dengan sepenuh hati.
“Pemerintah Daerah ngak bakal bangkrut kok kalo honor mereka (GTK) sesuai UMK di sini sebesar RP4.498.961,51. Itu pun masih belum sebanding dengan jasa-jasa mereka dalam mencerdaskan anak bangsa,” pungkas Soleman. (Hasrul)
