BERITA BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi, melalui Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Arif Rahman Hakim, angkat bicara terkait adanya mosi tidak percaya dari 15 Pengurus Kecamatan (PK) yang menganggap kepengurusan tingkat Kabupaten Bekasi loyo dalam menjalankan organisasi kepartaian.
Kepada Matafakta.com, Arif Rahman Hakim mengaku, ragu jika sebanyak itu PK yang melakukan mosi tidak percaya. Sebab sejauh ini ada sekitar 7 PK yang masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Plt.
Arif pun menambahkan, apa yang menjadi tuntutan para PK tidak mendasar karena berbagai kegiatan kemasyarakatan gencar dilakukan terutama dalam hal penanganan wabah virus Corona atau Covid-19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Soal PK yang membuat mosi tidak percaya, saya ragu sebanyak itu. Karena, ada sekitar 6 sampai 7 PK yang menjadi Plt,” terang Arif, Rabu (26/8/2020).
Padahal, sambung Arif, sebagai bagian dari rasa peduli Ketua DPD Pak Eka Supria Atmaja kepada PK dia buat kebijakan memberikan intensif bantuan senilai Rp1 juta perbulan per PK.
“Waktu Idul Adha kemarin, Ketua DPD pun menyalurkan bantuan hewan qurban kambing satu ekor per-PK,” ungkapnya.
Terus parameter loyonya itu, lanjut Arif, dari mana. Selama ini, kita melakukan kegiatan–kegiatan dalam hal membantu penanganan Covid-19 seperti pembagian masker, hand sanitizer, pembagian sembako dan lain sebagainya.
“Memang agenda kepartaian belum kita laksanakan. Seperti pelantikan, Rapim dan Rakerda, masalahnya karena saat ini masih terkendala Covid-19. PSBB yang melarang kerumunan,” tegasnya.
Meski belum dilantik, namun secara De Facto dan De Jure kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi periode 2020–2025 sudah bisa menjalankan roda organisasi lantaran telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari DPD Partai Golkar Jawa Barat yang dikeluarkan tertanggal 19 Mei 2020.
Arif pun, menyayangkan soal tudingan PK yang menyebut pelaksanaan Musda yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak sah. Padahal saat itu, para PK lah yang ikut menyetujui agar penyebutan tingkat pengambilan keputusan tertinggi Partai Golkar Kabupaten Bekasi berbentuk Musda bukan Musdalub.
“Soal Musda kenapa harus Musda dan bukan Musdalub, memang masa bakti kepengurusan sebelumnya masih berjalan, itu sudah menjadi kesepakatan forum tertinggi dengan pertimbangan efisiensi sampai 2020,” jelas Arif.
Dijelaskan Arif, karena kepengurusan sebelumnya hanya empat tahun dari 2016 sampai 2020. Dan keputusan pelaksanaan Musda yang dilakukan tahun 2020 ini telah disahkan oleh Provinsi, termasuk sudah disepakati bersama oleh para PK yang hadir.
“Menjadi aneh ketika kembali dipersoalkan soal Musda dan bukan Munaslub, karena ini bagian yang sudah kita sepakati bersama,” ulasnya.
Kemudian, tambah Arif, guna menjaga kondusifitas partai berlambang pohon beringin ini, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan para pengurus PK tersebut. Agar persolan ini, tidak berlarut larut. Langkah DPD Kabupaten Bekasi pastinya dalam waktu dekat ini akan panggil mereka.
“Ada persoalan apa sih, saya pikir ini hanya miss komunikasi saja, ketika ada persoalan harusnya ngak langsung menyampaikan ke DPD Jawa Barat, atau ke DPP. Sampaikan saja ke kita dulu, kalau misalnya tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari kita ya silahkan, tapi mereka belum pernah komunikasi juga secara resmi ke kita,” pungkasnya. (Mul)
