BERITA BEKASI – Kader Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta, membeberkan hasil pertemuan antara Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bekasi dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Tadi kita sudah sampaikan ke DPP Partai Golkar hasil dari kemaren melayangkan surat mosi tidak percaya ke DPD Partai Golkar Tingkat 1 Jabar,” kata Budiarta kepada Matafakta.com, Selasa (25/8/2020).
Dikatakan Budi, kader Partai Golkar dari tingkat PK menyampaikan aspirasinya dan diterima langsung Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Darek Loupatty dan Bidang Hukum, Muhammad Sattu Pali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harapan kami agar aspirasi ini segera disikapi dan ditindaklanjuti. Intinya, salah satunya terkait Musda Partai Golkar pada 18 September 2019 yang seharusnya Musdalub malah dijadikan Musda,” ungkap Budi membongkar internal kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar saat ini.
Menurut Budi, ada hal yang tidak lazim pada saat Musda Partai Golkar kala itu, Musda digelar di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, kenapa dikeluarkan SK-nya di kepemimpinan Ade Barkah setelah sekian bulan lamanya.
“Jadi Musda Kabupaten Bekasi terjadi pada saat kepemimpinan di Jawa Barat jaman Dedi Mulyadi, namun SK formaturnya dikeluarkan di saat kepemimpinan Jawa Barat di era Ade Barkah,” jelasnya.
Kemudian, sambung Budi, seharusnya Musda mengamanahkan ketua terpilih dalam batas waktu 30 hari kerja membentuk kepengurusan.
“Faktanya sampai 7 bulan tidak ada rapat formatur susunan kepengurusan, sehingga PK-PK Partai Golkar melakukan mosi tidak percaya,” bebernya.
Dilanjutkan Budi, ketika 16 Mei 2020 keluar SK bahkan tidak disikapi langsung Eka Supria Atmaja dan tidak ada rapat harian juga pleno.
“Baru kemaren kita layangkan surat mosi tidak percaya ke Jawa Barat, mereka baru ‘grabuk-grubuk’ bikin rapat,” cetusnya.
“Kalo ini terjadi, alangkah buruknya Partai Golkar Kabupaten Bekasi, karena Eka tidak amanah, tidak serius memegang Partai Golkar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,” sindirnya.
Ada intruksi dari DPP terkait dilakukan Musda tingkat Kota dan Kabupaten se Indonesia sesuai surat SI-3/Golkar/VII tentang merencanakan, mempersiapkan Musda Partai Golkar tingkat Kota dan Kabupaten se Indonesia.
“Kami berharap DPD 1 Golkar Jabar tidak mengabaikan intruksi dari DPP terkait surat intstruksi SI-3/Golkar/VII tersebut, sehingga ada penjadwalan Musda Golkar Kabupaten Bekasi,” harapnya.
Intinya, tambah Budiarta, agar nanti ketua yang terpilih memiliki loyalitas yang tinggi agar kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi bisa diraih kembali.
“Kami miliki semangat yang tinggi mendukung Ketua Umum, Airlangga Hartanto menjadi Calon Presiden RI di Pilpres yang akan datang untuk pemimpin masa depan Indonesia lebih maju,” pungkasnya. (Hasrul)
