BERITA JAKARTA – Mabes Polri harus segera membebaskan Ruslan Buton. Sebab apa yang dituduhkan Polri kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan hanya menunjukkan sikap parno jajaran kepolisian yang tidak promoter.
“Sebagai rakyat, Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan penyampaian aspirasi seorang rakyat itu dijamin UUD 45. Jadi, Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya, untuk kemudian melepaskan,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Matafakta.com, Minggu (31/5/2020).
Dikatakan Neta, Ruslan ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada, Kamis 28 Mei 2020, buntut dari viralnya video Ruslan Buton yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur pada 18 Mei 2020 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam video itu, Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara ditengah pandemi Corona sulit diterima akal sehat. Sehingga, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi,” terang Neta.
Menurut Ruslan sambung Neta, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat.
Akibat pernyataannya itu, Ruslan dijerat dengan pasal berlapis. Selain pasal tentang keonaran, dia dijerat UU ITE yakni, Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
“Kemudian, dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau Pasal 207 KUHP. Sehingga dia dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun,” ungkap Neta.
Neta menilai, Polri terlalu paranoid terhadap Ruslan, sehingga Polri alpa dengan kebebasan menyampaikan aspirasi yang dijamin UUD 45. Ruslan, sebatas menyatakan aspirasi dan mengingatkan serta tidak ada tindakan atau ajakan untuk membuat tindakan pidana yang dilakukannya.
“Tindakkan itu, belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, apalagi membuat kehonaran. Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan polisi terhadap Ruslan, menjadi pertanyaan, dimana bohongnya?,” jelas Neta.
Neta menuturkan, apakah dengan pernyataan Ruslan itu, Jokowi bisa serta merta berhenti jadi Presiden? Tentunya tidak. Pemberhentian Presiden sudah diatur UUD 1945 dengan memenuhi lima persyaratan, yakni pertama, jika terlibat korupsi.
Kedua lanjut Neta, terlibat penyuapan. Ketiga, pengkhianatan terhadap negara. Keempat, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari lima tahun, kelima kalau terjadi keadaan dimana tidak memenuhi syarat lagi.
“Diluar itu, membuat kebijakan apapun, Jokowi tidak bisa diberhentikan ditengah jalan, apalagi hanya membuat kebijakan mengatasi wabah virus Corona atau Covid-19,” sindir Neta.
Jadi tambah Neta, jika Polri terlalu parno terhadap pernyataan Ruslan Buton, Polri bisa saja memanggil, menangkap, dan memeriksanya. Tapi kemudian membebaskannya, setelah menasehati atau mengingatkan Ruslan.
“Sebab dalam konteks menyampaikan aspirasi, penangkapan itu menjadi kurang relevan dikualifikasi sebagai tindak pidana, dan hanya menunjukkan arogansi serta superioritas Polri yang tidak promoter. Untuk itu IPW berharap, aparat kepolisian untuk tidak mengkhawatirkan pernyataan Ruslan,” pungkas Neta. (Usan)
