BERITA BEKASI – Ketua LSM Solidaritas Transparansi Pemerhati Indonesia (Sniper), Gunawan menyorot bantuan sosial (bansos) yang disalurkan ke masyarakat terdampak wabah virus Corona atau Covid-19 selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berlabel Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja.
Menurut Gunawan, bantuan yang disalurkan ke masyarakat terdampak kebijakan PSBB Covid-19 itu, merupakan anggaran Pemerintah yang notabene adalah uang masyarakat yang dikelola Pemerintah untuk kepentingan masyarakat, bukan anggaran pribadi Bupati.
“Kita apresiasi langkah-langkah penanganan percepatan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Salah satunya dalam memberikan bantuan sosial sebanyak 152 ribu paket untuk warga terdampak di Kabupaten Bekasi,” terangnya kepada Matafakta.com, Rabu (22/4/2020).
Namun sambung Gunawan, kenapa harus dibumbui stiker atau foto Bupati Bekasi yang tertempel dikemasan bansos yang disalurkan ke masyarakat, bukan logo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, sesuai dengan anggaran yang digunakan yakni, APBD Kabupaten Bekasi.
“Pengaruh psikologisnya ditengah masyarakat awam luar biasa itu. Pastinya, mereka berpikir itu bantuan dari Bupati, bukan dari Pemerintah Daerah, karena gambar stikernya kan gambar Bupati. Kalau kita paham, kalau mereka belum tentu. Jadi rasanya kurang elok,’ sindir Gunawan.
Kalau mau bijak lanjut Gunawan, tulus membantu rakyatnya tentu yang harus dipasang cukup dengan menempelkan logo Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kita ingin bantuan itu merata dan tepat sasaran untuk masyarakat terdampak, bukan memanfaatkan situasi ditengah Covid-19.
“Terkecuali bansos yang ditempeli stiker Bupati yang akan didistribusikan kepada warga terdampak berasal dari dana pribadinya sendiri, bukan menggunakan anggaran. Stiker bergambar foto Bupati bukan hanya tertempel di dus kemasan bansos, tapi di beras bantuan juga tertempel stiker yang sama,” ungkap Gunawan.
Selain itu lanjut Gunawan, pembuatan stiker pastilah menggunakan biaya yang tidak sedikit, karena bansos yang disalurkan ke masyarakat itu ribuan paket sembako. Satu paket dua stiker, dus sama beras coba kalau dihitung berapa ratus ribu stiker yang harus dicetak.
Bisa kita bisa bayangkan tambah Gunawan, berapa besar anggaran untuk mencetak stiker gambar Bupati itu. Sementara, bansos yang akan disalurkan ke masyarakat lebih banyak yang tidak kebagiannya jauh dari harapan. Coba, kalau biaya cetak stiker itu dibansoskan berapa KK yang bisa kebagian untuk menutupi kekurangan bansos.
“Dinas Sosial yang sudah bekerja maksimal untuk melakukan pengelolaaan dan penyalauran bansos buat warga terdampak jangan sampai terciderai dengan pempelan sticker Bupati, akhirnya bantuan yang tadinya demi kemanusiaan terkesan jadi komonitas politik, semestinya hal ini tidak boleh terjadi,” pungkasnya. (Mul)
BeritaEkspres Group
