BERITA BEKASI – Mahasiswa Santri (Mahasantri) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan institusi Pemerintah untuk terbuka dalam bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan virus Corona atau Covid-19.
Pemuda yang akrab disapa dengan sebutan Ustadz Aab ini mengatakan, situasi darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19, bukan alasan bagi Pemerintah untuk tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Pemerintah yang notabene adalah uang rakyat.
“Yang perlu digaris bawahi adalah mau pengadaannya dalam keadaan darurat seperti apapun yang namanya prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung tinggi, tidak bisa di nomor duakan,” kata Ustadz Aab kepada Matafakta.com, Senin (20/4/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Aab, publik berhak tahu pengunaan uang yang berasal dari APBD maupun APBN itu dalam rangka penanganan wabah virus Corona (Covid-19) yang sangat erat dengan kebutuhan masyarakat.
Aab melanjutkan, transparansi penggunaan anggaran itu juga di perlukan menyusul banyaknya inisiatif masyarakat yang mengumpulkan donasi berupa uang dan barang untuk penanganan Covid-19.
Hal ini diperlukan supaya donasi yang dikumpulkan oleh masyarakat selaras dengan pengadaan kebutuhan untuk menangani Covid-19 yang dilakukan Pemerintah.
“Harusnya Pemkab Bekasi bisa memberikan informasi yang lebih jelas, berapa banyak sih masyarakat yang melakukan sumbangan uang, baik itu barang, kalau barangnya, APD-nya sudah berapa banyak, kemudian yang di butuhkan Pemerintah berapa banyak,” kata dia.
Menurut Aab, informasi semacam itu masih sulit untuk diakses publik. Padahal informasi semacam itu sangat penting karena pengadaan terkait Covid-19 ini akan berpengaruh pada berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan.
“Selain itu, DPRD, BPK dan KPK juga perlu terlibat untuk mengawasi kondisi ini bansos ini agar benar’-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi yang membutuhkan ditengah wabah Covid-19 ini,” pungkas Abd. Mu’min (Mul)
