BKN: ASN Meninggal Tangani Covid-19 Bisa Peroleh Pangkat Anumerta

- Jurnalis

Kamis, 2 April 2020 - 15:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta instansi segera mengusulkan “status tewas” jika dilingkungannya terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal dunia saat menjalani tugas dalam penanganan virus Corona atau Covid-19, sehingga ASN tersebut bisa memperoleh pangkat anumerta.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Paryono dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (1/4/2020) malam.

“Dalam pelaksanaan pelayanan perawatan terhadap pasien Covid-19, risiko terbesar yang mungkin dialami ASN saat memberikan pelayanan tersebut adalah terinfeksi Covid-19 yang kemudian menyebabkan kematian,” ujar Plt. Karo Humas BKN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada Lampiran II Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN, pengertian tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas.

Baca Juga :  Sambut HBA ke 64 Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial

“Sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya,” ujar Paryono.

Untuk itu sambung Paryono, untuk memperlancar proses, instansi menyampaikan usulan tewas bagi ASN melalui email: [email protected]

Terhadap usulan “status tewas” tersebut, lanjut Paryono, BKN akan melakukan verifikasi untuk menentukan status kepegawaian ASN yang bersangkutan.

Proses verifikasi hingga penetapan status kepegawaian tersebut, BKN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi PNS.

Sejumlah langkah teknis penetapan status tewas bagi PNS ini, menurut Plt. Karo Humas BKN, meliputi:

1: Pertama, BKN akan berkoordinasi dengan masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi dan mendorong mereka untuk menyampaikan surat usul penetapan tewas bagi ASN di lingkungan instansinya yang meninggal dalam/karena bertugas penanganan Covid-19 kepada BKN.

Baca Juga :  Sambut HBA ke 64 Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial

2: Kedua, BKN akan memverifikasi dan memvalidasi usul tewas yang disampaikan Instansi sesuai dengan kriteria dan prosedur teknis yang ditetapkan dalam Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016.

3: Ketiga, berdasarkan hasil tersebut BKN akan memberikan rekomendasi “Memenuhi/Tidak Memenuhi Kriteria Tewas”.

Sesuai PP 70 Tahun 2015, ASN yang dinyatakan Tewas akan mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa santunan kematian yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka wafat, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa yang diberikan kepada ahli waris.

“Selain itu sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 tahun 2002, Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Tewas, diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi,” pungkas Paryono. (Usan)

Berita Terkait

Sambut HBA ke 64 Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial
Kalapas Cipinang Bakal Tindak Tegas Jajaran Terlibat Judi Online
Berkas Perkara Kepemilikan Enam Senpi Ilegal Disoal Publik
Kajari Dandeni Herdiana “Curhat” Soal Tak Ada Pisah Sambut di Kejari Jakut
Ketua Panitia FLS2N Jamin Netralitas Penjurian
Diduga “Bermasalah” Hakim R Betnadette di Mutasi
Dr. Masyhudi, SH, MH: Meneladani Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Perintah Allah
Pokja Wartawan Jaktim Gelar Mubes Pemilihan Ketua Periode 2024-2029
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB