Nasir Djamil: Harusnya, Presiden dan Para Menteri Mau Berkorban Gajinya

- Jurnalis

Minggu, 29 Maret 2020 - 17:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Anggota DPR-RI asal Aceh yang juga berasal dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, meminta Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan seluruh gajinya yang dibawa pulang (take home pay), ketimbang membuka rekening donasi dari rakyat.

Selain menimbulkan citra tidak positif, tindakan itu menunjukkan bahwa penyelenggara negara saat ini tidak beda dengan organisasi non Pemerintah.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil menyikapi adanya pemberitaan bahwa Pemerintah akan membuka rekening untuk menampung donasi untuk menanggulangi pandemik virus corona yang saat ini makin besar di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari berita yang saya baca, di negara tetangga Malaysia, justru para petinggi Pemerintahnya mendonasikan gaji mereka menolong rakyat yang terpapar dan tertular virus corona,” ujar Nasir Djamil, Minggu (29/3/2020).

Baca Juga :  Hindari Wartawan, Kajati DKI Jakarta, Rudi Margono "Alergi" Media

Dikatakan Nasir, Pemerintah seharusnya fokus bagaimana agar dapat dipercaya untuk mengakhiri wabah ini dalam satu atau dua bulan ke depan. Urusan donasi biar diinisiasi oleh warga, partai politik, pengelola media masa dan organisasi LSM.

“Saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia adalah harapan untuk terhindar dari virus Corona. Jika Presiden, Wakil Presiden dan para menteri mau berkorban mengeluarkan gajinya maka ini adalah harapan yang ditunggu rakyat,” ujar Nasir Djamil.

Besar gaji yang diterima Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU No. 7 tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden serta Wakil Presiden. Dalam Pasal 2 UU, diatur besaran gaji pokok Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:

(1) Gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga :  Hindari Wartawan, Kajati DKI Jakarta, Rudi Margono "Alergi" Media

(2). Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara gaji pimpinan lembaga tinggi negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2000 tentang gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam Pasal 1 UU, mengatur besaran gaji pokok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp5.040.000,00 per bulan.

Dengan demikian, jika dihitung gaji pokok Presiden sebesar Rp30.240.000. Sementara, gaji Wapres sebesar Rp20.160.00. (Usan)

Berita Terkait

Hindari Wartawan, Kajati DKI Jakarta, Rudi Margono “Alergi” Media
Sambut HBA ke 64 Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial
Kalapas Cipinang Bakal Tindak Tegas Jajaran Terlibat Judi Online
Berkas Perkara Kepemilikan Enam Senpi Ilegal Disoal Publik
Kajari Dandeni Herdiana “Curhat” Soal Tak Ada Pisah Sambut di Kejari Jakut
Ketua Panitia FLS2N Jamin Netralitas Penjurian
Diduga “Bermasalah” Hakim R Betnadette di Mutasi
Dr. Masyhudi, SH, MH: Meneladani Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Perintah Allah
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 00:38 WIB

Madinah Sentil Walikota Bekasi “Ngasih Semangkok Bakso Ngeraup Sekarung”

Minggu, 21 Juli 2024 - 23:59 WIB

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:20 WIB

Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Berita Terbaru

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB

Foto: Advokat Alvin Lim

Berita Utama

Advokat Kondang Alvin Lim Buka Konsulting Keuangan Options Amerika

Minggu, 21 Jul 2024 - 18:50 WIB