Korban Jalan Kebalen, Meggi: Keluarga Korban Bisa Tuntut Pemerintah

- Jurnalis

Kamis, 13 Februari 2020 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Buruknya kualitas pembangunan jalan di Kabupaten Bekasi sudah mulai memakan korban kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia. Jika korban atau keluarga korban sadar hukum, pasti penyelenggara jalan yang lalai bisa terkena sanksi hukum. Hal itu ditegaskan, Pengamat Kebijakan Publik Bekasi, R. Meggi Brotodiharjo.

Dikatakan Meggi, aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga/Dinas PUPR di daerah sesuai kewenangan sebagai penyelenggara, jalan Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera.

“Jadi jika publik merasa terganggu atau bahkan menjadi korban kerusakan jalan, kita harus paham siapa yang berwenang mengurus ruas jalan dimaksud. Apalagi jika ingin melakukan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2) dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” jelas Meggi kepada Matafakta.com, Kamis (13/2/2020).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

R. Meggi Brotodiharjo

Meggi menjelaskan, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yaitu: “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyatakan : “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Baca Juga :  Wartawan Senior Ingatkan Pj Walikota Bekasi Tak Pakai Lagi TP3

Kerusakan jalur jalan sepanjang Jalan Raya Perjuangan, Kebalen, Babelan Kabupaten Bekasi adalah mutlak menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk segera memperbaikinya.

“Termasuk, jika sampai ada korban luka atau meninggal, Dinas PUPR yang harus menangani. Mereka harus membuat rambu-rambu yang mudah dilihat oleh pengendara dan jika pengguna jalan menuntut, harus siap,” katanya.

Jika para pihak yang berwenang tidak melakukan perbaikan dan korban terus berjatuhan, maka sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, publik dapat melakukan tuntutan pidana kepada Pemda Kabupaten Bekasi.

Korban Awalia Riany (20)

“Perintah Pasal 273 ayat (1) jelas, yaitu: “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12 juta,” ungkapnya.

Selanjutnya, ayat (2) menyatakan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Ayat (3) menyatakan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Selain itu lanjut Meggi, menurut ayat (4): “Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta.

Baca Juga :  LIAR: Mana Janji Pj Walikota Bekasi Soal Saksi ASN Terlibat Politik Praktis?

Jadi jelas jika penyelenggara jalan, apakah Dinas PUPR Pemerintah Daerah setempat maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU lalai menjalankan perintah Pasal 24 UU No. 22 tahun 2009, maka pengguna jalan dapat menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut.

Kendaraan Korban

Oleh Karena itu dan sebaiknya masyarakat tidak perlu ragu dalam hal menggunakan haknya sebagai pengguna jalan.

Selama ini sudah banyak pemberitaan Pers maupun laporan masyarakat soal buruknya kualitas pembangunan Jalan Raya Perjuangan Babelan, drainase dan trotoar yang baru selesai dikerjakan, tapi sudah mulai rusak namun tidak mendapat respon dari Pemda Kabupaten Bekasi.

“Ini satu bukti lagi yang tak terbantahkan betapa lemahnya fungsi pengawasan di Kabupaten Bekasi dan buruknya pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Masyarakat Kabupaten Bekasi berharap agar DPRD dan Kajari Cikarang melaksanakan fungsinya dengan benar dan tegas, berharap pembangunan Jalan Raya Perjuangan Babelan bisa diperbaiki segera, sehingga kejadian kecelakaan bisa diminimalisir dan masyarakat nyaman ujar Meggi

“Sulit rasanya membayangkan tercapainya harapan Bekasi Baru dan Bekasi Bersih jika tidak ada tindakan yang tegas,” pungkas R. Meggi Brotodihardjo, mantan Tim Perumus Visi-Misi Kabupaten Bekasi ini. (Indra/Mul)

Berita Terkait

LIAR: Mana Janji Pj Walikota Bekasi Soal Saksi ASN Terlibat Politik Praktis?
Diolah BUMD, Sistem Parkir Ruko Sentral Niaga Dinilai Alami Kemunduran
KOMPI Dorong Kejari Serius Tangani Dugaan Abuse Of Power Pj Bupati Bekasi
LSM Ganas Soroti Dampak Lingkungan Pengurugan Tanah di Desa Sukajadi
Asik…!!!, Alih-alih Gagal Target PAD, Bapenda Kota Bekasi Jadi Bisa Kunker ke Bali
Wartawan Senior Ingatkan Pj Walikota Bekasi Tak Pakai Lagi TP3
Asik…!!!, Meski Habis Masa Jabatan Tri Adhianto Masih Dikawal Pegawai Bergaji APBD
LIAR Pertanyakan Standar Proyek Rp4,5 Miliar Sumur Resapan DBMSDA Kota Bekasi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 Desember 2023 - 18:57 WIB

LIAR: Mana Janji Pj Walikota Bekasi Soal Saksi ASN Terlibat Politik Praktis?

Senin, 11 Desember 2023 - 16:55 WIB

Diolah BUMD, Sistem Parkir Ruko Sentral Niaga Dinilai Alami Kemunduran

Minggu, 10 Desember 2023 - 10:18 WIB

KOMPI Dorong Kejari Serius Tangani Dugaan Abuse Of Power Pj Bupati Bekasi

Sabtu, 9 Desember 2023 - 16:49 WIB

Asik…!!!, Alih-alih Gagal Target PAD, Bapenda Kota Bekasi Jadi Bisa Kunker ke Bali

Jumat, 8 Desember 2023 - 13:59 WIB

Wartawan Senior Ingatkan Pj Walikota Bekasi Tak Pakai Lagi TP3

Jumat, 8 Desember 2023 - 09:49 WIB

Asik…!!!, Meski Habis Masa Jabatan Tri Adhianto Masih Dikawal Pegawai Bergaji APBD

Jumat, 8 Desember 2023 - 07:56 WIB

LIAR Pertanyakan Standar Proyek Rp4,5 Miliar Sumur Resapan DBMSDA Kota Bekasi

Kamis, 7 Desember 2023 - 16:00 WIB

Proyek Sumur Resapan DBMSDA Kota Bekasi Rp4,5 Miliar Dipertanyakan?

Berita Terbaru

Pintu Parkir Area Ruko SNK Pengelola Sebelumnya

Seputar Bekasi

Diolah BUMD, Sistem Parkir Ruko Sentral Niaga Dinilai Alami Kemunduran

Senin, 11 Des 2023 - 16:55 WIB

Lamongan

Berita TNI

TNI di Lamongan Motivasi Pelajar Melalui Program Senin Berkibar

Senin, 11 Des 2023 - 16:51 WIB