Legislator PDIP: Menkes Perlu Perbaiki Komunikasi Terkait Virus Corona

- Jurnalis

Selasa, 4 Februari 2020 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga negara Indonesia (WNI) yan dipulangkan dari Wuhan China, karena merebaknya virus corona.

Bahkan, salah satu masyarakat Natuna menyampaikan aspirasi kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen di televisi nasional beberapa hari yang lalu.

Disampaikan Nabil, ada enam poin tuntutan masyarakat natuna kepada Pemerintah dalam menghadapi kegiatan karantina WNI dari Wuhan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, keresahan masyarakat di Natuna maupun di seluruh Indonesia terkait virus corona disebabkan karena manajemen informasi yang disampaikan Pemerintah masih minim.

Baca Juga :  Jaksa Agung Lantik Patris Yusrian Jaya Sebagai Kajati DKJ

Kemudian sosialisasi terkait rencana isolasi WNI ke Natuna juga kurang terinformasi, sehingga terjadi penolakan.

“Manajemen komunikasi yang kurang bagus perlu diperbaiki untuk mengurangi keresahan masyarakat. Karena perlu kita akui berita hoax lebih menakutkan dari virus corona itu sendiri. Informasi dan Edukasi harus disampaikan terus menerus dan massif,” katanya, Senin (3/2/2020).

Adapun enam tuntutan yang disampaikan yakni, pertama, Pemerintah Daerah diminta menjadi penyambung lidah masyarakat kepada Presiden dalam menyampaikan tuntutan masyrakat.

Baca Juga :  Jaksa Agung Lantik Patris Yusrian Jaya Sebagai Kajati DKJ

Kedua, WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal dan dikarantina di lepas pantai. Ketiga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan berupa posko kesehatan darurat.

Keempat, Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna selama masa observasi WNI dari Wuhan sebagai bentuk jaminan kesehatan dan kemanan masyarakat natuna.

Kelima, segala kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dilakukan di Natuna, ke depannya harus disosialisasikan.

“Dan, keenam, apabila Pemda tidak bisa menjadi penyambung lidah, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah,” pungkasnya. (Stave)

Berita Terkait

Jaksa Agung Lantik Patris Yusrian Jaya Sebagai Kajati DKJ
Milad, Surat Kabar Dialog & Hariandialog.co.id Gelar Baksos
Kejati DKI Serahkan Bantuan Pupuk Untuk Kelompok Petanian
Edukasi Wujudkan Generasi Sehat di Sekolah KB TK Al-Chasanah
Panglima TNI Tinjau Pengamanan Paus Fransiscus di GBK
Belum Setahun Diresmikan, Lift di Gedung Kejati DKI Tidak Terawat
Waduh…!!!, Kejari Jaksel Bangun Belasan Kantin dan Koperasi Tanpa Izin
Dugaan Hamburkan Keuangan Negara, Kinerja Kejati DKI Disoal
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 18 Oktober 2024 - 12:59 WIB

Jaksa Agung Lantik Patris Yusrian Jaya Sebagai Kajati DKJ

Selasa, 17 September 2024 - 16:46 WIB

Milad, Surat Kabar Dialog & Hariandialog.co.id Gelar Baksos

Sabtu, 14 September 2024 - 04:28 WIB

Kejati DKI Serahkan Bantuan Pupuk Untuk Kelompok Petanian

Jumat, 13 September 2024 - 12:21 WIB

Edukasi Wujudkan Generasi Sehat di Sekolah KB TK Al-Chasanah

Kamis, 5 September 2024 - 08:09 WIB

Panglima TNI Tinjau Pengamanan Paus Fransiscus di GBK

Berita Terbaru

Foto: Advokat Alvin Lim

Berita Utama

Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Selasa, 22 Okt 2024 - 19:18 WIB

Foto: Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Seputar Bekasi

Polemik Parkir, Pj Walikota Bekasi: PTMP Harus Pintar Mendudukan Diri

Selasa, 22 Okt 2024 - 19:01 WIB

Foto: Dr. Dani Ramdan

Seputar Bekasi

Mahasiswi Pelita Bangsa Apresiasi Paparan Dialog Publik Dani Ramdan

Selasa, 22 Okt 2024 - 16:34 WIB

Foto: Kantor Desa Sumberjaya & Program Pemanfaatan Lahan Kosong

Seputar Bekasi

Sedot Ratusan Juta, JNW Soroti Program Ketapang Desa Sumberjaya

Selasa, 22 Okt 2024 - 12:48 WIB