Legislator PDIP: Menkes Perlu Perbaiki Komunikasi Terkait Virus Corona

- Jurnalis

Selasa, 4 Februari 2020 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga negara Indonesia (WNI) yan dipulangkan dari Wuhan China, karena merebaknya virus corona.

Bahkan, salah satu masyarakat Natuna menyampaikan aspirasi kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen di televisi nasional beberapa hari yang lalu.

Disampaikan Nabil, ada enam poin tuntutan masyarakat natuna kepada Pemerintah dalam menghadapi kegiatan karantina WNI dari Wuhan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, keresahan masyarakat di Natuna maupun di seluruh Indonesia terkait virus corona disebabkan karena manajemen informasi yang disampaikan Pemerintah masih minim.

Kemudian sosialisasi terkait rencana isolasi WNI ke Natuna juga kurang terinformasi, sehingga terjadi penolakan.

“Manajemen komunikasi yang kurang bagus perlu diperbaiki untuk mengurangi keresahan masyarakat. Karena perlu kita akui berita hoax lebih menakutkan dari virus corona itu sendiri. Informasi dan Edukasi harus disampaikan terus menerus dan massif,” katanya, Senin (3/2/2020).

Adapun enam tuntutan yang disampaikan yakni, pertama, Pemerintah Daerah diminta menjadi penyambung lidah masyarakat kepada Presiden dalam menyampaikan tuntutan masyrakat.

Kedua, WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal dan dikarantina di lepas pantai. Ketiga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan berupa posko kesehatan darurat.

Keempat, Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna selama masa observasi WNI dari Wuhan sebagai bentuk jaminan kesehatan dan kemanan masyarakat natuna.

Kelima, segala kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dilakukan di Natuna, ke depannya harus disosialisasikan.

“Dan, keenam, apabila Pemda tidak bisa menjadi penyambung lidah, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah,” pungkasnya. (Stave)

Berita Terkait

Sulit Dapatkan Informasi, Kasie Penkum Kejati DKI Jakarta Mati Suri
PN Jakpus Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim
Polsek Ciracas Jaktim Terima Penitipan Barang Warga Mudik Lebaran  
Konvoi Ratusan Remaja di Jaktim Abaikan Maklumat Kapolda Metro Jaya
Lapas Cipinang Jaktim Bagikan Takjil Dengan Menu Hasil Olahan Napi
Salihara Buka Pendaftaran “Kompetisi Debat Sastra Tingkat SMA 2024” 
Carut Marut Pengelolaan “SDM” di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Kajari Jakut, Atang Pujiyanto Lantik Kasie Pidum Baru Angga Dhielayaksya
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 10:03 WIB

Diduga, Oknum Jaksa Kejari Jakpus Langgar Kode Prilaku Jaksa

Rabu, 24 April 2024 - 13:42 WIB

Aksi di Mabes Polri, LQ Indonesia Law Firm Tuntut Copot Dir-Tipideksus

Selasa, 23 April 2024 - 19:07 WIB

Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut

Senin, 22 April 2024 - 21:50 WIB

Terancam PHK Massal, Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia Tolak Putusan MA

Minggu, 21 April 2024 - 15:26 WIB

Alvin Lim Laporkan Brigjen Wisnu Hermawan Atas Dugaan Kaburnya Bos Investasi

Minggu, 21 April 2024 - 12:04 WIB

Nitizen Soroti Rumah Presiden PKS Saat Dikunjungi Anies Baswedan

Jumat, 19 April 2024 - 19:29 WIB

Tak Profesional, Alvin Lim Laporkan Penyidik Dirtipideksus Mabes Polri

Jumat, 19 April 2024 - 13:34 WIB

LQ Indonesia Law Firm Bakal Gelar Aksi Dengan Korban Net-89 dan Indosurya

Berita Terbaru

Foto: Advokat Raden Nuh

Berita Utama

Diduga, Oknum Jaksa Kejari Jakpus Langgar Kode Prilaku Jaksa

Kamis, 25 Apr 2024 - 10:03 WIB