Satukan Tekad Melawan Kejahatan Perdagangan Satwa Liar

- Jurnalis

Kamis, 16 Januari 2020 - 09:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Guna menindaklanjuti salah satu program Presiden Joko Widodo membangun sumber daya manusia (SDM) unggul untuk Indonesia maju, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar lokakarya harmonisasi materi pelatihan terkait kejahatan perdagangan satwa liar dan penyusunan rencana pelatihan terpadu.

“Lokakarya itu diikuti unsur Polri, jaksa dan hakim. Ketiga unsur aparat penegak hukum ini bertekad bersatu padu mempersiapkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas menghadapi tantangan penegakan hukum,” ujar Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, kemarin.

Dikatakan Untung, salah satu kejahatan yang terus berkembang, bersifat lintas negara dan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan adalah kejahatan perdagangan satwa liar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar/ilegal maupun produk-produknya masih sangat masif dilakukan dam sampai saat ini merupakan ancaman terbesar dalam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia,” tegasnya.

Diungkapkan Untung, hingga saat ini jutaan satwa liar menjadi target perburuan dan perdagangan satwa liar/illegal. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang diproses hukum.

Hal itu terjadi, kata Untung, lantaran kurangnya pengetahuan, perbedaan persepsi serta kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam mengungkap kasus perdagangan satwa liar/illegal, terutama yang sulit pembuktiannya.

“Contohnya yang melibatkan korporasi atau perdagangan satwa liar/illegal antar negara seringkali menjadi hambatan dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut,” tutur Untung.

Menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat itu, penanganan dan pemberantasan kejahatan satwa liar/illegal dapat dilakukan secara efektif apabila proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan di pengadilan dilakukan secara terpadu oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tambah Untung, peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan satwa liar/illegal dengan materi-materi (modul) yang terharmonisasi dengan baik merupakan suatu keniscayaan.

“Sehingga mempunyai kesamaan persepsi dalam menangani dan memberantas kejahatan satwa liar/ilegal,” tutur Untung.

Hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Savero, Bogor, itu antara lain Direktur WCS, Noviar Andayani, Kapusdiklat Teknis Peradilan pada Balitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Bambang Heri Mulyono, Direktur Flora Fauna Internasional, Direktur Tipiter Bareskrim Polri yang diwakili AKBP Sugeng Iriyanto, Hakim Tinggi Bandung, Nani Indrawati, Hakim Tinggi Balitbang Diklat Kumdil, Zulfahmi serta Manager Wildfile Trade Program (WCS-IP), Sofi Mardiah. (Syam/BBG)

Berita Terkait

PN Kota Ambon, Putusan Inkrah Dikalahkan Dengan Putusan Baru
Divonis Hakim 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sebut Surat Dakwaan Jaksa Tak Sah
Kejari Jakpus Sita Harta Terpidana Kasus Alih Fungsi Lahan Surya Darmadi
PN Cikarang Diminta Objektif Soal Perkara Setyawan Priyambodo
Kuasa Hukum Sebut Tuntutan Jaksa Perkara Narkoba Cacat Yuridis
Tim Penyidik Pidsus Kejari Jakut, Tahan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif
Mantan Gubernur Babel Dicecar 22 Pertanyaan Soal Kontribusi Timah
Kuasa Hukum Achsanul Sebut Tuntutan Pidana 5 Tahun Tidak Bijaksana
Berita ini 102 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:44 WIB

Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:54 WIB

Material Belum Dibayar PT. MSA, 10 Subkon Pasar Jatiasih Datangi Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Gedung KPK

Berita Utama

Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang

Senin, 24 Jun 2024 - 13:53 WIB