BERITA BEKASI – Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma mengapresasi kinerja Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad yang membawa Kota Bekasi menduduki peringkat ke-4 besar dari Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat.
“Luar biasa. Dimasa transisi awal peralihan kepemimpinan 2023 masuk triwulan ke-4, PAD Kota Bekasi, gagal target dari adanya kenaikan 11 persen dari APBD Kota Bekasi tahun 2022,” terang Indra, Sabtu (20/7/2024).
Namun, kata Indra, ditahun 2024 masuk triwulan ketiga, Kota Bekasi, berhasil menduduki peringkat ke-4 besar dari Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat dalam capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Patut diapresiasi. Meski sejak awal Pj Gani menghadapi berbagai persoalan peninggalan masa lalu yang harus dibenahi juga menghadapi aksi demontrasi, tapi beliau tetap konsen dalam tugasnya sebagai Pj Walikota Bekasi,” ujarnya.
Tampaknya, sambung Indra, rotasi mutasi yang dilakukan Pj Raden Gani Muhamad dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membuahkan hasil mengantarkan Kota Bekasi menduduki peringkat ke-4 besar se-Jawa Barat.
“Ini fakta bukan hoaks, karena itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor terkait Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 19 Juli 2024 kemarin,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, lanjut Indra, Tito mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat, terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan juga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran.
“Meski realisasi APBD relatif bagus, akan tetapi masih ada beberapa daerah Provinsi Jawa Barat yang masih dibawah Nasional,” kata Indra menyimak penyampaian Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor tersebut.
Oleh karenanya, Tito mendorong agar Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat terus berupaya menghidupkan sektor swasta, karena ini dapat dilakukan dengan birokrasi atau pelayanan yang tidak berbelit-belit serta memberikan akses perbankan pada pelaku usaha.
“Karena jika sektor swasta hidup maka akan berdampak pada peningkatan retribusi maupun pendapatan dari pajak. Dengan demikian PAD yang diterima juga tinggi, sehingga tidak terlalu bergantung pada sana transfer Pemerintah Pusat,” pungkas Indra. (Dhendi)
