BERITA JAKARTA – Berbagai cara dilakukan Pemerintah untuk membelokan arah ekonomi Indonesia. Betul, secara teknikal, IHSG masih rebound 1,22 persen, likuiditas Pasar masih berjalan, belum ada tanda pembeli menghilang.
Tapi sejarah krisis dari Asia 1998, dari Yunani 2010, dari Argentina berkali-kali mengajarkan kita bahwa krisis jarang mengumumkan dirinya dengan gong. Ia datang seperti asap dulu, lalu api, lalu tiba-tiba seluruh rumah terbakar.
“Gambaran yang kita pegang sekarang menunjukkan asap sudah mengepul, repricing sudah berlangsung kuat, kanal penularan virus kerusakan mulai terbentuk dan sudah mengkristal. Tidak perlu panik, tapi menunda kewaspadaan adalah bentuk lain dari bunuh diri politik,” jelas Silaen, Rabu (6/5/2025)
Dikatakan Silaen yang mengganggu dari angka 5,61 persen adalah aroma business as usual-nya. Seolah-olah kita bisa terus tumbuh dengan cara yang sama ditengah konstelasi global yang berubah drastis. Suku bunga global masih tinggi, fragmentasi geopolitik kian tajam, perang dagang tak kunjung usai.
“Dalam situasi begini, ekonomi seperti Indonesia yang bergantung pada aliran modal asing untuk membiayai defisit kembar current account dan fiscal adalah ekonomi yang sangat rentan terhadap sudden stop. Dan yang kita butuhkan bukan sekadar pertumbuhan, tapi ketahanan struktur, bukan sekadar konsumsi yang digenjot oleh kredit dan diskon, tapi produktivitas yang naik karena transformasi,” tuturnya.
Tapi justru dititik inilah perbincangan kita paling sepi. Kebijakan ekonomi kita terlalu sering tersandera oleh logika jangka pendek, menjaga agar IHSG tidak longsor, menjaga agar pertumbuhan kuartalan tidak anjlok, menjaga agar sentimen investor tidak berbalik.
“Semua itu penting, tetapi mereka bukan fondasi. Fondasi adalah industrialisasi, hilirisasi yang tidak diskriminatif, pendidikan vokasi dan pembangunan institusi Pasar yang transparan. Tanpa itu, kita hanya akan terus menjadi penonton dalam drama pertumbuhan yang rapuh tumbuh saat global murah likuiditas, jatuh saat global berbalik arah,” imbuhnya.
Para ekonom sering mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia bukan sekadar soal angka, melainkan soal kuasa. Siapa yang diuntungkan oleh nilai tukar yang rendah? Eksportir, terutama disektor ekstraktif. Siapa yang dirugikan? Importir, produsen berbasis bahan baku impor dan pada akhirnya konsumen kecil.
“Maka kebijakan tidak pernah netral. Ia selalu berpihak. Dan ketika peta risiko menunjukkan bahwa penularan mulai terbentuk, pertanyaan kritisnya adalah, penularan ke siapa? Jika biaya penularan itu akan ditanggung oleh mereka yang paling tidak berpunya melalui inflasi bahan pokok, melalui suku bunga kredit mikro yang naik, maka kita tidak sedang menuju krisis kepercayaan, melainkan krisis keadilan,” jelasnya.
“Saya bukan hendak meramal badai. Ramalan adalah pekerjaan dukun dan astrolog, bukan ekonom. Tapi adalah kewajiban para pengelola Negara untuk membaca kondisi dengan jujur. Sudah seharusnya membuat kita tidak terlena,” sambungnya.
Pertumbuhan 5,61 persen adalah kemewahan. Tapi kemewahan hanya bisa dinikmati jika kapal masih mengapung. Jika jangkar struktural tidak segera diperkuat, jika kebijakan hanya menjadi permainan tambal-sulam antara menjaga rupiah dan merawat popularitas, maka kemewahan itu akan berubah menjadi mahal yakni, mahal harganya, mahal konsekuensinya.
“Maka selagi masih dini dan baru, selagi sinyal pembeli menghilang belum muncul, inilah waktu yang tepat untuk bertindak, bukan untuk berpidato. Bank Indonesia harus diberi ruang politik untuk melakukan tugasnya tanpa dibebani kalender elektoral. Disandera oleh penguasa. Dan, Pemerintah harus berani mendefinisikan ulang prioritas fiscal.
Apakah beban program prioritas tetap menjadi gajah diruang tamu, atau perlahan kita pindahkan? Dan kita, sebagai publik, harus berhenti menganggap pertumbuhan 5,61 persen sebagai bukti bahwa semuanya baik-baik saja. Karena dalam ekonomi-politik, tidak ada yang benar-benar baik-baik saja sampai kerentanan terakhir di peta itu benar-benar dimatikan.
Kita belum krisis, tambah Silaen, tapi kita sudah berada di lorong kegelapan menuju ke sana terlihat pasti. Aroma asap sudah tercium. Pesta di lantai dua itu boleh berlanjut, asal kita tahu bahwa dibawah, pondasi mulai bergoyang. Dan sejarah tidak akan bertanya berapa pertumbuhan kita. Ia akan bertanya, apa yang kita lakukan ketika tanda-tanda itu sudah ada di depan mata?
“Sense of crisis dari para pejabat itu yang tidak ada. Itu bisa dilihat dengan pertumbuhan 5,61 persen para pejabat sudah ‘sesumbar’ berhasil keluar dari ‘kutukan’ pertumbuhan 5 persen. Sementara dihalaman rumah rupiah terus ‘kedodoran’ dan fiskal juga sedang ‘panas dingin’, tidak baik-baik saja. Apakah berkah pertumbuhan ekonomi ini dirasakan oleh kita? Pokoknya ada!,” tutup Silaen. (Sofyan)
