Delvin Chaniago: Kota Bekasi Kehilangan Potensi Retrebusi On Street Parking

- Jurnalis

Kamis, 27 Juni 2024 - 23:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Wakil Ketua LSM GMBI Kota Bekasi, Delvin Chaniago

Foto: Wakil Ketua LSM GMBI Kota Bekasi, Delvin Chaniago

BERITA BEKASI – Kota Bekasi kehilangan potensi pendapatan dari retrebusi pelayanan parkir di tepi jalan umum atau on street parking.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Delvin Chaniago ketika berbincang dengan Matafakta.com, Kamis (27/6/2024).

“Karena parkir on street yang sempat di uji coba dibeberapa titik di Kota Bekasi yang dikelola PTMP sekrang sudah kembali  ke pangku Dinas Perhubungan,” kata Delvin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Maka itu, sambung Delvin, Kota Bekasi kehilangan potensi pendapatan dari retrebusi pelayanan parkir di tepi jalan umum atau on street parking.

“Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Bekasi segera kembali mempungsikan petugas penarik retribusi dilapangan atau on street parking,” ulas Delvin.

Dengan begitu, lanjut Delvin bisa menambah kembali atau pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

Baca Juga :  Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service

“Tinggal dilengakpi seragam dinas menimal rompi, kartu identitas pengutipan serta nama jelas, surat tugas, karcis dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi,” imbuhnya.

“Tandatangan Kepala Dinas atau paling rendahnya Sekretaris sehingga karcis yang telah di porporasi agar menjadi legal dan sah,” tambah Delvin.

Sebenarnya, kata Delvin, Walikota Bekasi telah menetapkan aturan atau regulasi terkait retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

Di kota besar tempat parkir semakin terbatas. Karenanya, kemudian muncul istilah on street parking juga menjadi kesempatan munculnya juru parkir liar yang tidak berizin.

“Aturan ini buat dan disahkan turunan dari UU Nomor: 22 Tahun 2009 berserta kelengkapannya Kepmenhub dan Permenhub,” jelas Delvin.

Tinggal, lanjut Delvin dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai kebutuhan dari Pemerintah Daerah itu sendiri asal tidak berbenturan atau bertentangan dengan UU.

Baca Juga :  Mau Nyalon Walikota, JNW Soroti Pengunduran Diri Kadisdik Kota Bekasi

“Tentang tata cara dan alur pengutipan retribusi hingga penyetoran ke Kantor Dinas atau UPTD masing masing,” tuturnya.

Masih kata Delvin, apabila dalam Perda dalam pelaksanaan timbul kendala dan kekurangan dari aturan tersebut bisa dilengkapin dengan Kepwal dan SK Walikota Kota Bekasi.

Misalnya, tambah Delvin, kendala yang berkaitan dengan lokasi pungutan retribusi tersebut. Seharusnya DPRD juga menargetkan PAD lebih tinggi dari yang sekrang dari 100 lebih titik yang ada saat ini.

“Tahun 2020 BPK sendiri telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan pendapatan daerah seperti temuan hilangnya potensi pendapatan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum senilai Rp 2,1 miliar lebih,” pungkas delvin. (Aji)

Berita Terkait

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi
Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana
Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto
Berita ini 102 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB