JNW: Penilaian Tata Kelola Keuangan Pemkot Bekasi Terjun Bebas

- Jurnalis

Minggu, 16 Juni 2024 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

BERITA BEKASI – Setelah peninggalan mantan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi atau biasa disapa Pepen, tata kelola Pemerintahan Kota Bekasi berantakan.

Hal itu, dikatakan Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma, menyikapi perkembangan dimassa transisi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

“Dulu, bukan hanya mendapatkan WTP, Kota Bekasi juga sebagai salah satu Kota tercepat dalam penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” terangnya, Minggu (16/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun sekarang, kata Indra, terdapat 20 temuan dan 84 rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus segera diselesaikan selama 60 hari.

“20 temuan dan 84 rekomendasi BPK RI itu masalah pendapatan, asset dan belanja. Ini terungkap hasil rapat DPRD dengan TPAD dan beberapa OPD Kota Bekasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Dikatakan Indra, temuan dan rekomendasi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kali ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini bukan hoaks, tapi bukti kepemimpinan mantan Walikota Bekasi, Tri Adhianto sepeninggalan Rahmat Effendi gagal. Artinya, tidak mampu menjalankan tugas,” sindir Indra.

Indra pun prihatin dengan raihan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas penilaian tata kelola Keuangan Pemkot Bekasi dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

“Memang WTP tidak menjamin Pemerintah Daerah bersih atau bebas dari korupsi, tapi jika tata kelola berantakan seperti sekarang justru peluang dugaan korupsi lebih terbuka,” imbuhnya.

Baca Juga :  Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Masih kata Indra, opini WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, hanya menilai tata kelola keuangannya yang dilakukan baru hanya sampling, tidak dilakukan audit secara keseluruhan.

“Penilaian sementara, baru sampling karena kalau diaudit secara menyeluruh waktunya ngak cukup. Itu aja Pemkot Bekasi udah WDP, gimana kalau dilakukan audit secara menyeluruh,” sindirnya.

Selain itu, Indra juga menyesalkan keberadaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi yang tidak maksimal menjalankan perannya sebagai Penegak Hukum yang berada diwilayah yang berbanding terbalik dengan Lembaga diatasnya yakni Kejaksaan Agung RI.

“Sayangnya, semangat pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung tidak menular ke Kejaksaan wilayah. Logikanya, masa sekian banyak dugaan korupsi diwilayah tidak satupun bisa dijerat,” pungkasnya. (Dhendi)

Berita Terkait

Madinah Sentil Walikota Bekasi “Ngasih Semangkok Bakso Ngeraup Sekarung”
Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”
Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa
Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Berita ini 124 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB