BERITA BEKASI – Dari sekian banyak persoalan rotasi mutasi yang akhir-akhir ini paling kencang naik kepermukaan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago.
“Selain diwarnai aksi unjuk rasa rotasi mutasi pun membuat Komisi I DPRD Kota Bekasi, memanggil 37 ASN,” terang Delvin kepada Matafakta.com, Senin (10/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, sambung Delvin, banyak persoalan yang luput dari pungsi pengawasan terkait kerugian keuangan daerah, utamanya DPRD sebagai Lembaga Legislatif.
“Banyak temuan mulai dari persoalan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, Kota Bekasi. Temuan BPK pertama sudah dikembalikan Rp132 juta,” kata Delvin.
Kemudian, lanjut Delvin, BPK kembali menemukan dugaan kerugian keuangan daerah masih dalam anggaran yang sama yaitu pengadaan alat olahraga pada Dispora.
“Temuan BPK kedua ini sudah diperiksa Inspektorat dan dinyatakan sudah selesai, tapi sayangnya belum ada perkembangan lebih lanjut,” jelas Delvin.
Selain itu, kata Delvin, kualitas pekerjaan proyek bangunan plat merah yang juga memiliki potensi kerugian keuangan daerah.
“Banyak kita temuai bangunan proyek plat merah belum dipakai sudah ada yang rusak. Anehnya kontraktor orang yang sama masih bisa dapat pekerjaan,” ungkap Delvin.
Hal itu, lanjut Delvin lagi, sama kejadiannya dengan 37 ASN yang dirotasi mutasi yang dipanggil Komisi I DPRD.
“Harusnya kan yang dipanggil itu SKPD yang kinerjanya merosot atau gagal target baik pendapatan maupun serapan, bukan yang 37 ASN kena rotasi mutasi,” sindir Delvin.
Untuk itu, tambah Delvin, DPRD dengan komisi-komisi yang ada sesuai bidang lakukan pungsi dan pengawasan untuk kemajuan Kota Bekasi.
“Jangan cuma sibuk dalam pengawasan yang beraroma kepentingan. Banyak yang perlu diawasi terutama yang berkaitan dengan kerugian keuangan daerah,” pungkas Delvin. (Dhendi)
