BERITA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah melakukan evaluasi terhadap beberapa revitalisasi pasar yang hingga kini belum rampung dilaksanakan pihak pemenang lelang revitalisasi pasar.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi, Robert Siagian menjelaskan, terdapat dua pasar yang hingga kini belum rampung dibangun pihak pengembang yakni Pasar Kranji Baru dan Pasar Bantargebang.
Dengan demikian pihaknya akan berkordinasi bersama tim terkait termasuk Bagian Kerjasama Pemkot Bekasi untuk mengkaji atas hasil rekomendasi yang nantinya akan dikeluarkan sebagai dasar pemutusan kerjasama revitalisasi pasar tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Evaluasi itu nanti tentunya harus melalui proses tahapan yang dilakukan tim bersama Bagian Kerjasama untuk memberikan sanksi kepada pihak pengembang pemenang lelang revitalisasi pasar,” terang Robert saat berbincang dengan Matafakta.com, Sabtu (8/6/2024).
“Revitalisasi pasar yang hingga kini belum selesai pembangunannya. Sanksi tersebut diantaranya mulai dari teguran satu, dua dan tiga, hingga pemutusan perjanjian kerja sama atau PKS dan revitalisasi pasar juga akan kita lakukan nantinya,” tambahnya mengakhiri.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto mengatakan, pembangunan sejumlah pasar induk pada program revitalisasi pasar oleh Pemkot Bekasi sejak 2019 hingga kini belum rampung.
Dampak dari hal tersebut, kata Murfati, justru dianggap malah merugikan masyarakat, khususnya para pedagang yang berdampak pada proses revitalisasi kedua pasar tersebut.
“Revitalisasi masih menyisakan dua pasar yang masih bermasalah. Pasar Kranji dan Bantargebang,” kata Murfati.
Ditegaskan bahwa Komisi III DPRD juga tengah memfokuskan juga khususnya kepada revitalisasi atau pembangunan pasar Kranji agar lebih cepat terselesaikan agar dapat memberikan jaminan para pedagang dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kan jika sudah selesai, pastinya akan masuk PAD retribusi pasar yang lebih tinggi dari sekarang. Kami berharap pembangunan itu dipercepat karena merugikan pedagang dan juga potensi pendapatan daerah jadi berkurang,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi Gerindra tersebut menuturkan jika terjadi permasalahan sebaiknya dicari solusi terbaik dengan duduk bersama tanpa merugikan semua pihak, baik pengusaha, Pemkot Bekasi maupun para pedagang.
“Jika ada persoalan, sebaiknya duduk bersama untuk menyelesaikannya. Istilahnya win win solution tanpa merugikan semua pihak. Kedepankan kepentingan pedagang dan masyarakat,” pungkasnya. (Dhendi)
