BERITA JAKARTA – Kepala Bidang Humas dan Media, LQ Indonesia Law Firm, Sugi mengatakan, di Subdit Fiskal, Moneter dan Visa (Fismondev) Polda Metro Jaya (PMJ) ada 3 Unit bermasalah Unit I, IV dan V dimana semua laporan kasus investasi bodong mandek selama 2 tahun.
“Ketika sudah menyangkut lebih dari 1 Unit bermasalah patut diduga bahwa Kasubdit Fismondev tidak mampu memimpin unit-unit tersebut untuk berjalan sesuai SOP dalam menerima laporan masyarakat korban investasi bodong,” kata Sugi kepada Matafakta.com, Kamis (21/10/2021).
Bayangkan, sambung Sugi, dalam kasus dugaan investasi bodong PT. MPIP di Unit V dan OSO Sekuritas di Unit IV, sampai hari ini sudah berjalan selama 2 tahun upaya yang dilakukan Fismondev Polda Metro Jaya hanya berusaha memanggil sudah 6 kali dan akan kirimkan panggilan yang ke 7.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak ada gelar perkara, tidak ada periksa ahli, hanya menunggu terlapor Raja Sapta Oktohari datang ke Polda. Bahkan kuasa hukum RSO mengirim surat ke Polda Metro Jaya minta agar LP dihentikan. Jadi jelas bagi kami, himbauan Kapolri tidak dilaksanakan oleh bawahannya,” jelas Sugi.
Dikatakan Sugi, tidak akan ada perubahan yang berarti terjadi di tubuh dan Korps Bhayangkara karena “otak intelektual yang gagal memimpin” tidak ditindak tegas, sehingga kedepannya akan terjadi kejadian berulang kepada masyarakat lainnya khususnya bagi masyarakat pencari perlindungan dan keadilan.
“Somasi dan gugatan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya akan dilakukan LQ Indonesia Law Firm agar masyarakat transparan rupa oknum dan adakah tindakan tegas pimpinan Polri terhadap oknum – oknum perusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Indonesia,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata perlawanan, LQ Indonesia Law Firm mengirimkan somasi ke Kapolri dan Kapolda Metro Jaya atas dugaan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum Polri yang bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2002, tentang kepolisian dan tidak adanya tindakan tegas dari yang mengepalai oknum Polri yang melakukan pemerasan atau perbuatan melawan hukum.
“Hari ini, LQ Indonesia Law Firm mensomasi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar segera mencopot Pimpinan Reserse terkait, demi adanya perbaikan dan perubahan Polri yang lurus dan berjalan sesuai SOP,” ulasnya.
Masih kata Sugi, apabila tidak ada keseriusan Kapolda dan Kapolri membenahi oknum Fismondev, segera kami daftarkan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Tidak penting menang atau kalahnya gugatan tapi tujuannya agar seluruh masyarakat Indonesia tahu modus-modus pemerasan oknum Polri dan jual beli perkara.
“Di sidang terbuka untuk umum akan kami buka alat-alat bukti kami dan dicatatkan di Pengadilan supaya masyarakat melihat modus oknum dan minimnya tindakan Polri membenahi oknum dan hanya mengkambing hitamkan bawahannya,” sindir Sugi.
Sugi menambahkan, LQ Indonesia Law Firm berkomitmen melawan oknum Polri dengan jalur hukum. LQ Indonesia Law Firm adalah kumpulan 35 Lawyer resmi dengan 3 kantor cabang yang sekarang semakin sedih melihat Institusi Polri yang dicintai dikotori dan dirusak citranya oleh oknum Polri, sehingga kami akan lakukan perlawanan secara hukum.
“Banyak kawan-kawan polisi bersih kecewa dan mendukung LQ Indonesia Law Firm atau mensupport perjuangan. Mereka sebut, jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Pimpinan Polri jangan lindungi oknum Polri yang merusak institusi,” pungkasnya. (Sofyan)
