Soal Bangunan SMPN 3 Bekasi, BPPK RI: Ada Potensi Kerugian Negara  

- Jurnalis

Senin, 10 Februari 2020 - 12:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jhonson Purba, SH, MH

Jhonson Purba, SH, MH

BERITA BEKASI – Ketua Badan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI), Jhonson Purba mengatakan, saat ini banyak sekolah yang dibangun dengan kualitas yang tidak baik, sehingga wajar jika ada bangunan baru beberapa tahun dibangun sudah mengalami kerusakan. Hal itu diungkapkannya, menanggapi pembangunan gedung baru SMPN 3 Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menelan anggaran sebesar Rp13,2 miliar bersumber dari APBD Tahun 2018.

“Mungkin hanya dirancang 25-30 tahun, tapi kalau ada setahun aja bangunan baru sudah ada yang rusak, perlu ada pengecekan lebih lanjut terkait kualitas kerja dan material yang digunakan. Banyak bangunan baru yang belum dipergunakan bertahun-tahun tidak mengalami kerusakan apalagi baru satu tahun,” terang Jhonson menanggapi Matafakta.com, Senin (10/2/2020).

Gedung Baru SMPN 3 Karang Bahagia

Seharusnya sambung Jhonson, berpindahnya wewenang bangunan sekolah seperti SMP, SMA dan SMK ataupun rehabilitasi ke Kementerian PUPR itu menjadi lebih baik, tidak seperti sebelumnya ketika masih dipegang tanggungjawabnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

“Berpindahnya wewenang ke Kementerian PUPR merupakan langkah yang tepat. Karena sejak dulu, SMP, SMA dan SMK yang dibangun PUPR kualitas bangunannya lebih baik dibandingkan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dievaluasi dan dilakukan pengecekan, karena itu menggunakan anggaran Pemerintah pengelolaannya harus benar,” ulas Jhonson.

Jhonson menyarankan, Kemen-PUPR, harus turun melakukan pengecekan dan inventarisasi gedung-gedung sekolah baik yang baru dibangun ataupun rehab bukanya hanya SD, tapi juga SMA, SMK yang sudah uzur. Jadi, sebelum melakukan pembangunan lakukan dulu inventarisasi atas bangunan-bangunan gedung sekolah baik yang baru dibangun ataupun rehab.

“Jadi, dengan begitu, dapat megurangi kerugian Negara. Artinya, dari nilai yang sudah dikeluarkan Pemerintah harus sesuai dengan kualitasnya berkaitan dengan pengelolaan uang rakyat. Jika ditemukan bangunan yang menggunakan anggaran Pemerintah tapi jauh dari kualitas dari nilai yang dikeluarkan ya masalah,” tegas Jhonson.

Baca Juga :  Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Jhonson pun prihatin dengan pembangunan gedung baru SMPN 3 Karang Bahagia Kabupaten Bekasi yang kini ramai dipersoalkan. Sebab, anggaran Rp13,2 miliar yang bersumber dari APBD itu nilainya cukup besar yang seharusnya lebih ekstra dalam pengawasan Pemerintah dalam pembangunannya.

“Itukan banguna pisik nanti kalau dicek ketawan sama ahlinya apakah bangunan itu sudah sesuai dengan RAB atau tidak kalau tidak sesuai dengan perjanjian kontraknya itulah sumber kerusakan beberapa bagian bangunan baru tersebut pastinya harus ada yang bertanggung jawab tentang itu,” pungkasnya. (Indra/Mul)

Berita Terkait

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi
Tanpa Izin, Pembuat Lukisan Wajah Arnaen Bakal Tempuh Jalur Hukum
Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 
Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi
Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!
FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  
Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya
Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB