MENJADI guru honorer adalah pengabdian besar untuk Negara. Tapi gajinya hanya Rp300.000 hingga Rp2.500.000 per bulan.
Jauh dari jerih payah mencerdaskan anak bangsa. Namun, karena ketulusan, mereka tak henti mengajar.
Apa gaji guru honorer masih dianggap wajar, sehingga tak perlu protes? Padahal pejabat dan semua profesi lain dididik lebih dulu oleh guru.
Jasanya besar. Tapi tuntutan kesejahteraan guru lewat berbagai aksi sepertinya kurang didengar.
Kini sekolah diminta WFH seminggu sekali demi efisiensi BBM. Apakah sekolah paling boros BBM? Ironisnya, saat WFH pun guru tetap wajib ke sekolah untuk mengambil paket Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa.
Apa semua guru punya sepeda? Bagaimana yang rumahnya jauh?
Di saat guru disuruh irit, ada yang dimanjakan anggaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) memfasilitasi karyawannya dengan mobil listrik.
Beli atau sewa, tetap butuh modal besar untuk puluhan ribu unit. Ada juga anggaran Rp6,9 miliar untuk kaos kaki 100 ribu karyawan.
Tak habis piker, anggaran untuk kesejahteraan guru serasa sulit, tapi untuk operasional MBG lancar jaya. Dalihnya, MBG untuk gizi biar siswa cerdas. logikanya lemah.
Tanpa MBG, siswa tidak lantas busung lapar atau bodoh. Tanggung jawab utama gizi anak ada di keluarga. Negara boleh hadir membantu, tapi jangan sampai mengorbankan guru yang mendidiknya.
Faktanya, MBG justru ada kasus keracunan, sementara orang tua pasti tak akan memberi anaknya asupan berbahaya.
Dari pada anggaran besar untuk motor listrik dan MBG, lebih baik buka peluang kerja lain yang lebih berdampak.
Katanya Presiden menargetkan 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun, tapi di mana realisasinya? Program MBG juga banyak dikritik, bahkan digugat ke Mahkamah Agung (MK).
BGN rezekinya mengalir deras. Ada motor listrik, ada gaji, sampai memangkas anggaran sektor lain. Sementara guru honorer tetap ikhlas dan bersyukur dengan gaji seadanya, inilah rasa adil yang karbitan.
Oleh: Fanji Setiaji (Penggiat Literasi)
