Hilang Kabar, JNW Minta KPK Serius Ungkap Gratifikasi TAPD Pemkot Bekasi

- Jurnalis

Senin, 1 Juli 2024 - 12:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung KPK

Gedung KPK

BERITA BEKASI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bekerja serius ungkap kasus penyuapan mantan Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro.

Hal itu diingatkan Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW) Indra Sukma, terkait dugaan pengesahan beberapa proyek di APBD-P tahun 2021 yang hingga kini hilang kabarnya.

“Uang suap ratusan juta itu sudah diserahkan Chairoman setelah terjadi OTT KPK terhadap mantan Walikota Bekasi pada 17 Januari 2022,” terang Indra, Senin (1/7/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain Chairoman, fakta persidangan juga mengungkap, bahwa uang suap tersebut juga mengalir ke mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, RH.

“Termasuk Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi, DFB juga kebagian menerima uang dugaan suap tersebut yang hingga kini sudah tidak jelas lagi kabarnya,” sindir Indra.

Baca Juga :  Terbukti Kurangi Volume, CV. Karunia Ilahi Terancam Blacklist Selama Tiga Tahun

Dikatakan Indra, DFB selaku Sekretaris TAPD menyiapkan uang atas perintah RH selaku Ketua TAPD yang diminta dari JL selaku Kadisperkimtan untuk meloloskan aspirasi yang dititipkan DFB.

“Tapi sampai sekarang fakta persidangan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum atau APH,” jelasnya.

Dari sejumlah pejabat yang sudah melakukan pengembalian uang ke KPK hingga kini belum dilakukan penahanan kepada masing-masing pejabatan terkait untuk diproses hukum.

“Disinyalir uang yang pada dikembalikan ke KPK itu nilainya tidak seberapa, karena itu bukti yang ada yang tidak ada sebenarnya lebih dari itu,” ungkapnya.

Masih kata Indra, fakta persidangan, bahwa mantan Sekda RH menerima uang puluhan juta dari mantan Camat Rawalumbu MS pada Desember 2021.

Baca Juga :  Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Uang tersebut diterima RH dari MS untuk operasional berkaitan dengan pengadaan lahan SDN Rawalumbu yang minta dititipkan ke ajudannya AOS.

Begitu juga dengan Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, DFB untuk memprioritaskan penganggaran kegiatan pengadaan lahan Folder Air Kranji, Kota Bekasi.

“Disitu juga ada YD yang kini menjabat Dinas Lingkungan Hidup dan DH mantan Camat Rawalumbu yang menerima puluhan hingga ratusan juta rupiah,” tuturnya.

Dikatakan Indra, pengembalian uang hasil korupsi dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pengembalian uang itu tidak menghapus dipidananya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut,” imbuhnya.

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja,” tambah Indra mengakhiri. (Dhendi)

Berita Terkait

Madinah Sentil Walikota Bekasi “Ngasih Semangkok Bakso Ngeraup Sekarung”
Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”
Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa
Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB