JNW Tanggapi Bimtek Aparatur Desa Se-Kabupaten Bekasi Pakai Dana Desa

- Jurnalis

Minggu, 2 Juni 2024 - 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Para Peserta Bimtek Desa di Kabupaten Bekasi

Foto: Para Peserta Bimtek Desa di Kabupaten Bekasi

BERITA BEKASI – Saat ini, anggaran desa miliaran rupiah di Kabupaten Bekasi tengah menjadi sasaran empuk untuk menjalankan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan berbagai tema seperti peningkatan kapasitas, studi tour dan lain sebagainya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi dan Inspektorat pun seakan diam tidak memberikan pengawasan akan penggunaan anggaran Desa yang semakin masif untuk kegiatan Bimtek yang belum diketahui manfaatnya.

Seperti yang terjadi pada akhir bulan Mei 2024 ini, desa-desa dari tiga Kecamatan di Kabupaten Bekasi, kompak Bimtek ke Yogyakarta. Dilihat dari susunan kegiatannya (rondown acara) ketiga Bimtek itu, mengarah pada beberapa tempat wisata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diduga kegiatan Bimtek itu dibandrol Rp50-60 juta dengan kuota 10-14 orang perdesa. Seperti kegiatan Bimtek Desa se-Kecamatan Babelan pada Jumat 24 Mei hingga 26 Mei 2024 di Hotel Marbela Anyer Kabupaten Serang Banten melalui pihak ketiga yakni, PT. Binsar Artha Jaya (BAJ).

Baca Juga :  Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW) Indra Sukma menegaskan, Permendes PDTT Nomor: 7 Tahun 2023 disebutkan, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kepala DPMD Kabupaten Tulangbawang, Lampung melarang Dana Desa atau DD untuk mendanai Bimtek. Hal itu, sesuai dengan petunjuk pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulangbawang Barat,” terang Indra, Sabtu (1/5/2024).

Hal itu, kata Indra sejalan dengan Permenkeu Nomor: 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 21 ayat (1), tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Apalagi, sambung Indra, kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu oleh Desa dipihak ketigakan. Sebab menurut Pasal 128 ayat (2), pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola, bukan menguntungkan pihak lain.

“Bimtek kan masuknya kegiatan juga. Kita apresiasi DPMD Kabupaten Tulangbawang yang melarang Bimtek menggunakan Dana Desa, karena Bimtek keluar kota itu lebih banyak menghabiskan waktu dijalan dan jalan-jalan ketimbang manfaatnya,” sindir Indra.

Baca Juga :  Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Lebih baik, lanjut Indra, dana Desa yang bersumber dari APBN yang notabene uang rakyat itu dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Bimtek juga ngak harus keluar kota nginap di hotel, jalan-jalan dan sebagainya yang menelan biaya besar. Diwilayah sendiri juga bisa kan banyak tempat-tempat yang bisa dipergunakan. Diera digital apa aja bisa dibahas, termasuk soal Bumdes,” jelasnya.

Indra pun mempertanyakan peran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa setelah Pemerintah mengundangkan UU No. 3 Tahun 2024, tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Setelah adanya perubahan UU Desa Tahun 2024, pada pokoknya Kejaksaan RI tetap memiliki kewenangan dan fungsi pengawasan keuangan Desa, DBH, dana bantuan baik Provinsi maupun Kabupaten dan lain-lainnya keuangan Desa,” pungkas Indra. (Hasrul)

Berita Terkait

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa
Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi
Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana
Berita ini 1,246 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB