JNW Desak Kejari Evaluasi Pelaksanaan Bimtek Desa Se-Kabupaten Bekasi

- Jurnalis

Minggu, 2 Juni 2024 - 12:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Para Peserta Bimtek Desa di Kabupaten Bekasi

Foto: Para Peserta Bimtek Desa di Kabupaten Bekasi

BERITA BEKASI – Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW) Indra Sukma meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi mengevaluasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Sesuai komitmen Kejaksaan Agung RI mengawal dan mengawasi penggunaan Dana Desa setelah Pemerintah mengundangkan UU Nomor: 3 Tahun 2024, tentang perubahan UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa,” terang Indra, Minggu (2/6/2024).

Menurutnya, ada 5 sektor keuangan terkait dengan Desa yang menjadi fokus pengawalan dan pengawasan oleh Kejaksaan RI, yakni Dana Desa, ADD APBD, DBH dana bantuan baik Provinsi maupun Kabupaten dan lain-lainnya terkait keuangan Desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bahkan, salah satu komitmen Kejaksaan RI dalam upaya untuk mendukung dan mengamankan terlaksananya program Dana Desa adalah dengan melakukan inovasi membangun Program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa,” ungkapnya.

Inisiasi ini, lanjut Indra, merupakan tindak lanjut atas penandatangan Nota Kesepahaman atau MoU antara Jaksa Agung dengan Menteri Desa PDTT pada 15 Maret 2018 yang diperbaharui Maret 2023 dan diperkuat lagi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Jamintel dengan Sekjen Kemendes.

Baca Juga :  Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

“Program Jaga Desa merupakan suatu program pencegahan penyimpangan Dana Desa melalui pendekatan pengawalan, pendampingan dan pengawasan. Lalu, bagaimana dengan Bimtek Desa yang rencananya se-Kabupaten Bekasi yang diduga menggunakan Dana Desa?,” tegas Indra.

Indra mencontohkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tiyuh (DPMT) Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung, Sofyan Nur, melarang Dana Desa untuk membiayai Bimtek. Hal itu, sesuai dengan petunjuk pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulangbawang Barat.

“Hal itu, sejalan dengan Permenkeu Nomor: 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 21 ayat (1), tentang prioritas penggunaan Dana Desa,” jelasnya.

Baca Juga :  JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Apalagi, kata Indra, kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu oleh Desa kabarnya dipihak ketigakan. Sebab menurut Pasal 128 ayat (2), pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara Swakelola.

“Bimtek kan masuknya kegiatan juga. Kita apresiasi DPMD Kabupaten Tulangbawang yang melarang Bimtek menggunakan Dana Desa, karena Bimtek keluar kota itu lebih banyak menghabiskan waktu dijalan dan jalan-jalan ketimbang manfaatnya,” sindir Indra.

Lebih baik, lanjut Indra, dana Desa yang bersumber dari APBN yang notabene uang rakyat itu dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Bimtek juga ngak harus keluar kota nginap di hotel, jalan-jalan dan sebagainya yang menelan biaya besar. Diwilayah sendiri juga bisa kan banyak tempat-tempat yang bisa dipergunakan. Diera digital apa aja bisa dibahas, termasuk soal Bumdes,” pungkasnya. (Hasrul)

Berita Terkait

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi
Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana
Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB