Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan Lebih Baik Jalankan Program Bukan Safari Politik

- Jurnalis

Kamis, 30 Mei 2024 - 22:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan

BERITA BEKASI – Dalam beberapa hari belakangan, Pj Bupati Dani Ramdan giat melakukan safari politik dan melakukan kegiatan agenda-agenda kunjungan ke partai dan tersebar dibeberapa media massa.

Ketua TakTik Bekasi sekaligus Peneliti Independent Human Institute, Ramdan Gozali mengingatkan, hati-hati pelanggaran Etika Pemerintahan. Sebab Dani Ramdan diangkat menjadi Pj Bupati Bekasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Provinsi.

“Selayaknya Dani wajib menjalankan tugas Pemerintahan dan mengurus urusan kesejahteraan masyarakat, mengelola Pemerintahan dengan baik bukan safari politik ke partai-partai ini tanda tanya besar. Itu melanggar Kode Etik Pemerintahan,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya, kalau momentum Pilkada seharusnya berhenti saja dulu dari jabatan agar Pemerintahan fokus menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Saya melihat Dani belum melakukan hal yang memuaskan bagi masyarakat Bekasi,” tambahnya.

Ramdan pun menyebut, jika Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memanfaatkan jabatan atau memakai fasilitas Negara untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 maka ini adalah bentuk sebuah pelanggaran.

Baca Juga :  Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

“Simak Pasal 304 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2017 menjelaskan, dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara,” jelasnya.

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 281 yang menyatakan bahwa adanya larangan bagi pejabat eksekutif, termasuk menteri untuk menggunakan fasilitas jabatannya saat kampanye kecuali fasilitas pengamanan.

“Saya harap ini harus ada yang mengingatkan Pj Bupati Bekasi yang banyak tersebar di media-media bahwa Pj Bupati melakukan safari politik ke partai-partai ini pelanggaran Etika Pemerintahan. Harus diawasi,” ulasnya.

Masih kata Bung Ramdan sapaan akrabnya, jika ingin mencari kendaraan dan ingin masuk dalam kontestasi politik di Pilkada harap dilaksanakan PP Nomor 32 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pengunduran Diri.

“Agar beliau dari sekarang berhenti saja lalu cari usungan kendaraan dan berikut partner. Ya sah-sah saja. Sebab, hal ini sebetulnya telah diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menginginkan Pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil,” ujarnya.

Baca Juga :  Terbukti Kurangi Volume, CV. Karunia Ilahi Terancam Blacklist Selama Tiga Tahun

Asas Pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik itu penyelenggara, pemerintah, partai, peserta, pengawas dan pemantau Pemilu termasuk pemilih untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita harus pantau apalagi menggunakan fasilitas Negara serta mementingkan urusan pribadi tanpa melihat batasan atau jabatan profesionalisme sebagai Pj Bupati maka seluruh masyarakat Bekasi dapat menuntut apa yang menjadi dugaan pelanggaran,” imbuhnya.

Ya, intinya kalo sedang menjabat sebagai Kepala Daerah lebih baik urus mengentaskan kemiskinan di Bekasi, perbaikan fasilitas pendidikan, bagaimana solusi kekeringan lahan pertanian dan pupuk petani, masalah air bersih untuk wilayah utara dan bagaimana menghadapi kemiskinan ekstrim.

“Itu utama tugas dari Pj Bupati Bekasi dari pada keliling DPC Partai. Ya, itu sih namanya  potensi melanggar Undang-Undang dan aji mumpung,” pungkas Ramdan. (Dhendi)

Berita Terkait

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi
Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana
Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB