Kadus Dipecat, Camat Pebayuran Akui Sulit Komunikasi Dengan Kades Bantarsari

- Jurnalis

Senin, 6 Mei 2024 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA BEKASI – Persoalan pergantian maupun pemberhentian Kepala Dusun (Kadus) yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi yang diduga tanpa dasar hukum mendapat sorotan dari Pemerintah Kecamatan.

Hal itu dipaparkan Hasyim Adnan Adha selaku Camat Pebayuran, bahwa pemberhentian Kadus tidak ada konfirmasi kepada pihak Kecamatan.

“Saya belum dapat informasi yang pasti terkait pergantian Dusun yang jelas pemberhentian Aparat Desa memang ada aturannya,” terang Hasyim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya juga menjelaskan, kalau Camat sifatnya hanya konsultatif aja, untuk preogratif di Kades, artinya Kades yang menentukan siapa yang akan diangkat dan diberhentikan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan.

“Saya belum tau jelas situasinya seperti apa, tapi saya yakin Kades punya alasan ketika memberhentikan Aparat Desa,” ujarnya.

Hasyim mengatakan bahwa dirinya sudah perintahkan Kasi Pemerintahan untuk konfirmasi ke Desa Bantarsari perihal pemberhentian Aparat Desa dan juga ada kemungkinan akan memanggil Kades berupa melalui surat dari Kecamatan.

“Langkah itu mungkin ajah dilakukan, tapi itu kita lakukan setelah kita tahu situasi dan kondisinya seperti apa, saat ini Kasi Pemerintahan sudah saya perintahkan cuma belum ada laporan,” jelasnya.

Baca Juga :  JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Hasyim mengaku, untuk membangun komunikasi dengan Kades Bantarsari agak sulit karena nomer kades yang dimilikinya sudah tidak aktif lagi.

“Saya berharap Pemerintah Desa bisa lebih komunikatif dengan Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan lebih tertib lagi dan mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan,” pungkasnya.

Tahapan Pemberhentian Perangkat Desa

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 83 tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Pasal 5 disebutkan ayat (1):

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena, a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri dan c. Diberhentikan.

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Baca Juga :  Terbukti Kurangi Volume, CV. Karunia Ilahi Terancam Blacklist Selama Tiga Tahun

Selain itu, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Secara bertingkat Kepala Desa harus berkoordinasi dengan Kecamatan, lalu Kecamatan harus berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat Kabupaten atau Kota.

Kemudian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan terakhir Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa.

Apabila Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa Pasal 30 disebutkan Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

Ayat (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Untuk memutus mata rantai pemberhentian Perangkat Desa maka penerapan sanksi harus tegas oleh Kepala Daerah kepada Camat dan Kepala Desa sebagai pihak yang terlibat dalam pemberhentian Kepala Desa. (Hasrul)

Berita Terkait

Madinah Sentil Walikota Bekasi “Ngasih Semangkok Bakso Ngeraup Sekarung”
Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”
Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa
Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB