Polemik Parkir, Pakar Hukum Trisakti: Acuannya Perda, Bukan Perwal & Kepwal

- Jurnalis

Kamis, 30 November 2023 - 10:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lokasi Serah Terima Kelola Lahan Parkir

Lokasi Serah Terima Kelola Lahan Parkir

BERITA BEKASI – Polemik penunjukan langsung terkait pengelolaan lahan parkir Kawasan Ruko Sentral Niaga Kalimalang di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi sorotan.

Pasalnya, pengelolaan lahan parkir di Kawasan Sentral Niaga Kalimalang kepihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung hanya berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi (Perwal) dan Keputusan Walikota Bekasi (Kepwal).

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, harusnya tetap mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Pemerintah (PP), bukan Perwal atau Kepwal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau Perda atau PP-nya mengatur begitu ya itu acuannya. Karena Perda maupun PP itu sudah diputuskan melalui DPR-RI maupun DPRD, beda dengan Perwal maupun Kepwal,” terang Fickar kepada Matafakta.com, Kamis (30/11/2023).

Baca Juga :  Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Semua ketentuan itu, sambung Fickar, mekanismenya sudah ada dan sudah diatur tinggal para pejabat penyelenggara negara menjalankan aturan yang sudah disepakati bersama baik Presiden dan DPR-RI maupun DPRD untuk daerah.

“Jadi itu aturannya tidak bisa diabaikan atau disiasati begitu saja. Ya..kalau bisa bebas begitu nanti semua Kepala Daerah bisa menyalahgunakan kewenangannya dengan sistem Perwal dan Kepwal,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sudarsono sudah mengarahkan untuk mengkonfirmasi ke bagian kerjasama terkait adanya penunjukan langsung pengelolaan lahan parkir Ruko Sentral Niaga Kalimalang tanpa lelang.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota Bekasi juga saat dimintai konfirmasi tidak berikan respon hingga berita dugaan pelanggaran yang dibuat secara berjamaah itu menjadi tandatanya besar yang menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

Baca Juga :  Kabarnya, Dua Anggaran Dispora Kota Bekasi Beraroma Korupsi

Untuk diketahui, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Bab VII Pasal 78 sampai dengan Pasal 84 dan Pasal 85 dijelaskan tentang pemilihan dan penetapan Mitra Pemanfaatan BMD. Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

A. Dilaksanakan secara terbuka denga lelang, B. Sekurang-kurangnya diikuti 3 peserta, C. Memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah, D. Dilaksankan oleh panitia pemilihan yang memiliki integeitas handal dan kompeten, E. Tertib Administrasi dan F. Tertib pelaporan.

Keadaan itupun, mendapat penolakan dari Paguyuban Warga Ruko Sentral Niaga Kalimalang, karena tidak adanya pemberitahuan akan adanya sistem atau pihak pengelola baru yang tiba-tiba sudah main serah terima pengelolaan lahan parkir. (Dhendi/Sofyan)

Berita Terkait

Kabarnya, Dua Anggaran Dispora Kota Bekasi Beraroma Korupsi
Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi
Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP
TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia
Heboh, Pemdes Sumberjaya Bekasi Sunat Uang OP Per-KPPS Rp510 Ribu  
Darsum Caleg Demokrat Dapil 7 Kabupaten Bekasi Datangi TPS Bersama Anak & Istri
Malam Pencoblosan, Sejumlah Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Tebar Amplop
Viral Serangan Fajar, Praktisi Hukum: Aturan Harus Tegak Demi Keadilan
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:39 WIB

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:18 WIB

Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP

Selasa, 20 Februari 2024 - 16:21 WIB

TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia

Jumat, 16 Februari 2024 - 16:08 WIB

Heboh, Pemdes Sumberjaya Bekasi Sunat Uang OP Per-KPPS Rp510 Ribu  

Rabu, 14 Februari 2024 - 11:20 WIB

Darsum Caleg Demokrat Dapil 7 Kabupaten Bekasi Datangi TPS Bersama Anak & Istri

Rabu, 14 Februari 2024 - 01:08 WIB

Malam Pencoblosan, Sejumlah Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Tebar Amplop

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:17 WIB

Viral Serangan Fajar, Praktisi Hukum: Aturan Harus Tegak Demi Keadilan

Senin, 12 Februari 2024 - 14:53 WIB

Bocor Ajakan TKK Dukung Tri Adhianto Lolos Jadi Walikota Bekasi   

Berita Terbaru