Majelis Hakim PN Jakut Diminta Independen Sidangkan Perkara 167 KUHP

Suasana Persidangan

BERITA JAKARTA – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), pimpinan Agung Purbantoro didampingi Hakim Anggota, H. Simarmata dan Bukoro diminta independen atau netral dan tidak mengkesampingkan asas “praduga tak bersalah” dalam mengadili dan memeriksa berkas perkara terdakwa, Herman Yusuf, Kamis (2/6/2022).

Dalam persidangan, terkuak bahwa perkara yang menjerat Herman Yusuf tersebut adalah sama dengan perkara yang sudah diputus sebebelumnya yang dinilai bertentangan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2002, terkait penanganan perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem yaitu “Seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh Hakim”.

Sebelumnya, Penasehat Hukumnya terdakwa Herman Yusuf, Advokat Aidi Johan, SH dan Rekan mengungkapkan, sidang perkara memasuki pekarangan orang tanpa ijin yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dyofa Yudistira itu, sejak awal persidangan pemeriksaan saksi – saksi dan terdakwa, sudah ada indikasi ketidak netralan pimpinan Majelis Hakim dalam memimpin persidangan.

“Karena, pimpinan persidangan yakni Ketua Majelis Hakim seringkali membatasi dan meng-cut keterangan dan pertanyaan terdakwa dan juga Penasehat Hukum,” kata Aidi Johan.

Dikatakan Aidi Johan, indikasi keberpihakan pimpinan sidang saat agenda pemeriksaan terdakwa, dimana Ketua Majelis Hakim sering membatasi hak – hak seorang terdakwa dan Penasehat Hukum dalam memberikan keterangan dan bertanya, sehingga hak – hak sebagai terdakwa terbelenggu.

“Pada hal, saat persidangan pemeriksaan saksi pelapor Suseno Halim, Majelis Hakim memberikan waktu seluas luasnya bertanya dan menyampaikan keterangan,” jelasnya kecewa.

Diakui Aidi Johan, walau saksi pelapor saat bersaksi sempat membuat onar dalam persidangan dan sempat diancam Majelis Hakim mau dikeluarkan dari ruang sidang namun, kebebasan pelapor dalam persidangan dibiarkan pimpinan Majelis. Sehingga saat itu, Majelis Hakim dinilai tidak tegas memimpin persidangan.

“Perlakukan Majelis Hakim sangat berbeda terhadap terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang selalu dibatasi dan dipotong potong saat memberikan keterangan, sehingga sangat merugikan terdakwa dalam mencari kebenaran serta membuktikan materi pokok perkara tersebut,” ulasnya.

Berdasarkan pantauan sidang, pada umumnya Majelis Hakim tidak pernah membacakan seluruh isi Berita Acara Penyidikan (BAP) setiap berkas perkara, namun dalam persidangan terdakwa Herman Yusuf, pimpinan Majelis Agung Purbantoro membacakan seluruhnya isi BAP.

Meski terdakwa sudah mengakui kebenaran isi BAP, Majelis menanya terdakwa, apakah saudara benar pernah menandatangani sita eksekusi. Terdakwa menjawab tidak pernah menandatangani sita eksekusi terhadap rumah, namun terhadap uang sebesar Rp440 juta rupiah pernah.

“Itu maksudnya, kan kalau sudah ambil uangnya secara otomatis saudara harusnya dengan sekarela kan pindah dari rumah itu,” kata Hakim Anggota Bukoro.

Menjawab hal itu, Herman Yusuf, mengatakan, “Itu menyangkut Perdata, kalau Ketua Pengadilan tidak perintah saya pengosongan rumah bagaimana saya pindah, kan harus ada eksekusi dari Pengadilan, kalau ada surat perintah pengosongan Ketua Pengadilan saya siap kosongkan pak,” ucap Herman.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), telah memutus perkara dengan amar putusan ada perbuatan dalam perkara tersebut namun bukan pidana yang akhirnya membebaskan Herman Yusuf.

Diketahui, perkara yang kedua ini teregistrasi dengan Nomor 05/Pid.B/2022.PN.Jkt Utr, Pasal 167 KUHP, terdakwa Herman Yusuf dan perkara pertama ini sudah pernah disidangkan teregister dengan Nomor 1099/Pid.B/2013/PN.Jkt.Utr, dengan putusan Herman Yusuf dinyatakan bebas (Onslag Van vervolging), atas laporan dari Suseno Halim. (Dewi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *