BERITA JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) kembali mengkritisi mafia hukum yang lambat dalam menyelesaikan masalah hukum seperti kasus Mantan Bupati Tanah Bumbu yang selalu mangkir saat diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan kasus suap gratifikasi terkait peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. BPKL ke PT. PCN yang terjadi pada 2011 lalu.
“Indonesia saat ini darurat mafia hukum dan pelanggaran hukum. Pasalnya, Mantan Bupati Mardani H Maming sudah dipanggil tiga kali untuk menjadi saksi namun selalu mangkir dengan berbagai alasan,” ujar Martin, Kamis (28/4/2022).
Sebelumnya, kasus suap atau gratifikasi terkait peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. BKPL ke PT. PCN yang dilakukan pada tahun 2011 berujung ke meja hijau persidangan.
Saat ini, mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, R. Dwidjono, telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan. Namun, Mardani H Maming yang menjabat sebagai Bupati pada saat itu menjadi saksi persidangan.
AMPERA menyoroti para penegak hukum yang terkesan lembek dalam menangani masalah ini dan mempertanyakan kinerja Jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang lamban dalam mengambil sikap terhadap pemanggilan saksi.
“Maka dari itu, AMPERA perlu melakukan aksi untuk menyatakan sikap, bahwasanya negara ini harus adil dalam menegakkan keadilan. Siapapun yang terlibat dalam masalah peralihan IUP di Tanah Bumbu harus bertanggung jawab, jangan sampai terkesan lempar batu sembunyi tangan seolah lari dari masalah,” sindir Martin.
AMPERA meminta agar Kejaksaan Agung RI memantau kinerja setiap jajarannya, secara khusus yang terlibat dalam menangani kasus suap peralihan izin ini.
Sudah perlu juga, lanjut Martin, Kejagung RI untuk memeriksa Mardani H Maming dalam terbitnya surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Batu Bara yang melanggar UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
“Sangat disayangkan, jika kita melihat kembali terungkapnya masalah korupsi atau gratifikasi di negeri kita. Kali ini, tindakan korupsi terjadi karena adanya penerimaan dana sejumlah Rp27,6 miliar dari hasil peralihan IUP dari PT. BKPL ke PT. PCN,” ungkapnya.
Sedangkan, dilihat dari UU Nomor 4 Tahun 2009, peralihan izin tidak diperbolehkan. Lalu, mengapa bisa? Inilah yang harus kita dorong KPK, Kejagung, dan Polri untuk bersinergis membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya.
AMPERA juga meminta agar Mardani H Maming menujukkan sikap yang kooperatif dan bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, beliau adalah orang nomor 1 yang punya wewenang besar dalam menandatangani surat keputusan persetujuan peralihan IUP tersebut.
“Peralihan izin sudah jelas tidak diperbolehkan, lalu mengapa tetap disetujui? Dimanakan integritas seorang pemimpin itu?,” pungkasnya.
Pernyataan sikap AMPERA, ialah:
1.Mendesak Kejagung RI untuk mengevaluasi kinerja Jaksa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menangani kasus suap peralihan IUP yang melibatkan Mardani H Maming.
2.Mendesak Kejagung RI untuk memeriksa Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming terkait terbitnya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pelimpahan IUP.
3.Peralihan izin IUP yang terjadi harus dipertanyakan. Mengapa Mardani H Maming menandatangi aturan yang salah.
(Stave)
