Terancam UU Cipta Kerja, PT. ACA Digugat Perkerja

- Jurnalis

Senin, 17 Januari 2022 - 19:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Tjong Tjie Houw karyawan yang bekerja di PT. Asuransi Central Asia (ACA) diberhentikan secara sepihak (PHK) dimana tempatnya bekerja, sehingga kasus PHK-nya berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat.

Hal itu ditempuh, karena Pengawas Departemen Tenagakerja dan Tranmigrasi Energi Suku Dinas (Sudin) Kota Administrasi Jakarta Barat, tidak bisa menyelesaiakn sengketa antara Tjong Tjie Houw (Karyawan) dengan PT. ACA yang merupakan kesatuan dengan Bank Central Asia (BCA).

Kepada Beritaekspres.com, Kuasa Hukum, Tjong Tjie Houw, WH. Sukrisno mengatakan, PT. ACA telah bertindak sewenang wenang memecat kliennya hanya dengan surat peringatan satu (SP.1) tanpa surat peringatan dua, (SP.2) yang langsung melakukan tindakkan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemutusan sepihak jelas melanggar hukum, karena SP.1 dan SP.2 jaraknya tidak boleh lebih dari 6 bulan dan ini sudah melebih dari waktu yang ditentukan,” tegas Sukrisno di PN Niaga Jakarta Pusat seusai sidang PHI, Senin (17/1/2022).

Baca Juga :  Kepala Kantor ATR BPN Kotamobagu Sembunyikan Gambar Ukur dan Peta Dasar

Dikatakan Sukrisno, dasarnya untuk memutuskan hubungan kerja terlebih dahulu harus ada surat peringatan satu, peringatan dua dan peringatan tiga atau SP.1, SP.2 dan SP.3, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang – Undang (UU) No. 2 tahun 2004, tentang penyelesaian perselisihan hubungan indutrial.

Sebelumnya, Desnaker selaku penganjur dalam suratnya PT. ACA harus memberikan jawaban secara tertulis selambatnya 10 hari sejak surat dilayangkan bertujuan untuk mencari penyelesaian antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi antara kedua belah pihak namun hal tersebut tidak direspon.

Pada tanggal 9 November 2021, berdasarkan Surat Nomor: 063/122/HI-PHK-21/XI/2021, Disnaker Jakarta Barat, selaku penganjuran telah melayangkan surat kepada pimpinan perusahaan PT. ACA beserta kuasa hukumnya, Hartarmulya Ndriyanus.

Diketahui, Tjong tjie Hauw telah aktif sebagai karyawan di PT. ACA sejak 01 Oktorber 2003 Tanggal 12 Maret 2018 yang dipromosikan sebagai Kepala Divisi Oto Claim Center berdasarkan Surat Nomor: 069/Sk/Dir/Mgn/HRD-ACA/lll2018.

Awalnya, 27 April 2018 pihak perusahaan PT. ACA mengeluarkan surat perintah pada Tjong Tjie Hauw untuk bekerja sama dengan bengkel mobil. Diluar dugaan, 6 Juli 2020, Tjong diberikan surat peringatan pertama dengan alasan daily movement claim setiap pukul 16.00 WIB, tidak dilakukan secara disiplin.

Baca Juga :  Kasus Rp52 Miliar, Korban Uob Kay Hian Minta Kapolda Tegakkan Hukum

Weekly progress floot claim 01 mulai 1 Januari 2020, setiap hari Jumat hingga pukul 17.00 diberikan tenggang waktu berlaku sampai 30 April 2020 Tjong disebut belum melakukannya. Tjong telah melakukan Abuses of power karena dipersalahkan menyerahkan tugas mobil towing pada pihak lain dan dia disangsi PHK sepihak.

Surat tersebut ditolak Tjong dengan alasan perintah telah by whatsApp (ada bukti), telah dikirimkan ke [email protected] pada tanggal 09 April 2020. Katanya surat telah dilapirkan tanggal 30 juli 2020 by whastApp bahwa mobil Towing akan dioperasikan.

Namun tanggal 23 Oktober 2021 pihak Tjong dicabut dari jabatan Kepala Devisi Oto Claim Centre secara sepihak dan tidak secara hormat yang dinilai bahwa PT. ACA terancam UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 Pasal 156 ayat (1) UU No.4. (Dewi)

Berita Terkait

Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Kajari Pulau Taliabu Malut Nurwinardi Bertekad Basmi Korupsi
Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi
38 Orang Tewas, 9 Terdakwa Kasus Depo Pertamina Dituntut 4 Bulan Penjara
Berita ini 53 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:44 WIB

Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:54 WIB

Material Belum Dibayar PT. MSA, 10 Subkon Pasar Jatiasih Datangi Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Gedung KPK

Berita Utama

Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang

Senin, 24 Jun 2024 - 13:53 WIB