Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi Bukti Tingginya Pembiayaan Politik

Pengamat Politik IDD: Bambang Arianto

BERITA JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo pada Senin (30/8/2021).

Dalam OTT tersebut, KPK telah mengamankan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Keduanya, sambung Bambang, diduga terlibat dalam praktik suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo pada 2019.

Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto, turut berkomentar terkait banyaknya kepala daerah yang terjerat praktik korupsi suap.

Menurut Bambang, fenomena ini kian membuktikan bahwa kerasnya lingkaran pembiayaan politik menjadi faktor penyebab Kepala Daerah untuk mengejar pundi-pundi dari dana non budjeter.

“Padahal hingga saat ini sistem deteksi dini antifraud di sistem Pemerintah Daerah kian membaik,” katanya.

Lingkaran pembiayaan politik terbagi atas pra kontestasi maupun pasca kontestasi politik. Pra kontestasi biasanya sudah ada kontrak dari sponsor-sponsor yang mendukung pencalonan Kepala Daerah untuk ikut menjadi donatur.

“Sehingga, nanti ketika terpilih tentulah para donatur ini akan meminta jatah untuk berbagai proyek,” ungkapnya.

Sedangkan pasca kontestasi, banyak Kepala Daerah yang berupaya mempertahankan dinastinya agar tetap berkuasa. Salah satunya dengan memperluas jejaring dukungan hingga memperbaiki pencitraan diri.

“Tentulah lingkaran pembiayaan politik ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga pada akhirnya ini menjadi salah satu faktor penekan (pressure) yang membuat banyak Kepala Daerah harus terjerembab dalam lingkaran korupsi politik,” pungkasnya. (Indra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *