Program Larangan Mudik, IPW: Kinerja Intelkam Polri Perlu Evaluasi

- Jurnalis

Sabtu, 29 Mei 2021 - 10:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Presidium IPW: Neta S Pane

Ketua Presidium IPW: Neta S Pane

BERITA JAKARTA – Ind Police Watch (IPW) menilai Intelkam Polri tidak punya konsep yang jelas dalam program penyekatan pemudik Lebaran 2021. Bahkan tidak memberikan “puding” antisipasi dan deteksi dini. Sehingga, jajaran kepolisian di daerah kebingungan menyikapi serbuan pemudik motor di perbatasan Jakarta-Jabar.

“Kapolri Sigit perlu mengevaluasi kinerja Badan Intelkam Polri. Demikian evaluasi IPW terhadap kinerja Polri di Musim Mudik dan Balik Lebaran 2021,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Matafakta.com, Sabtu (29/5/2021).

Pantuan IPW, dalam melakukan penyekatan pemudik 2021, jajaran kepolisian tidak punya konsep yang jelas. Hanya melakukan improvisasi “tiba masalah, tiba akal”. Tidak ada info antisipasi dan deteksi dini. Akibatnya terjadi berkali kali insiden penerobosan pemudik motor di Kedungwaringin, diperbatasan Bekasi Karawang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Polda Metro Jaya, lanjut Neta, sempat terlihat kebingungan menghadapi situasi ini, sehingga menambah personel dan pos penyekatan larangan mudik lebaran. Hal itu, menyusul adanya ribuan pengendara sepeda motor yang menjebol pos penyekatan diperbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Minggu 9 Mei 2021 malam.

“Bahkan, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan TNI dan Pemerintah Daerah untuk membantu dan memperkuat kekuatan diperbatasan serta menambah pos-pos penyekatan,” ungkapnya.

Dikatakan Neta, penyekatan dalam Operasi Ketupat 2021 ini pada dasarnya bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahaminya. Namun faktanya diperbatasan Jakarta-Jabar itu, tepatnya di Kedungwaringin Bekasi, penyekatan itu bobol berkali kali.

“Pertanyaannya, kenapa penyekatan di perbatasan Jakarta Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang tidak ada masalah dan tidak ada yang bobol, sehingga penyeberangan feri di Merak Banten aman dan terkendali? Sepertinya, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar perlu belajar banyak kepada Kapolda Banten,” imbuhnya.

Tidak adanya “puding”, sambung Neta, dari Baintelkam memang membuat bingung jajaran kepolisian di lapangan, terutama dalam menghadapi tekanan dan manuver pemudik motor. Jika Baintelkam Polri jeli, sebenarnya seminggu setelah puasa Ramadhan puluhan grup WA sudah bermunculan.

“Labelnya, Ayo Mudik, Lawan Polisi Penyekat, Mudik Jurusan Lampung, Mudik Pantura, dan lain-lain. Grup WA ini dikendalikan sejumlah orang di Bekasi, Tanah Abang, Serang, dan Lampung. Mereka lah yang memprovokasi lewat medsos agar masyarakat tidak takut untuk mudik meski dilarang Pemerintah,” bebernya.

Masih kata Neta, tujuan utamanya sesungguhnya ingin membuat kekacauan di pos pos penyekatan. Untungnya pemudik motor yang sudah antri hingga 5 KM dari pos penyekatan di Kedung Waringin tidak terprovokasi membuat kerusuhan, apalagi polisi akhirnya “menyerah” dan mengijinkan pemudik melintas.

Di Banten, aparatur intelijennya berhasil mendapatkan dan mengintai 11 grup WA yang memprovokasi pemudik agar menerobos pos penyekatan. Dari grup WA itu berhasil pula diketahui titik-titik kumpul pemudik sebelum menuju pos penyekatan. Dari titik kumpul inilah para pemudik kemudian digiring aparatur ke Polres maupun Polsek.

Semua HP pemudik, tambah Neta, disita dan grup WA nya dikendalikan polisi, setelah lima enam jam ditahan di kantor polisi, para pemudik itu digiring menuju arah pulang ke Jakarta. Akibat hal ini, saat puncak mudik Pelabuhan Merak aman, terkendali, dan tidak ada gerombolan pemudik, terutama sepeda motor.

“IPW berharap Kapolri segera mengevalusi kinerja jajarannya, terutama Baintelkam Polri. Tujuannya agar Baintelkam Polri tidak hanya fokus pada Papua dan sekaligus mengingatkan bahwa Papua adalah bagian kecil dari Indonesia. Sebab dari pantauan IPW hingga saat ini Baintelkam belum mengeluarkan Juklak soal Isu Palestina. Padahal aksi aksi demo soal Palestina makin marak di Indonesia,” pungkasnya. (Usan)

 

BeritaEkspres Group

Berita Terkait

Setelah Pemilu 2024 Apakah Akan Banyak Caleg Yang Masuk Rumah Sakit Jiwa?
Didukung 7 RT, Ketua RW024 Perum VGH Sahid Sutomo Lanjut Genapi 5 Tahun
Pengawasan Model Kerjasama Komisi Yudisial, Kepolisian dan KPK
Wow…!!!, Setahun Penyidikan di Kejati DKI Belum Ada Tersangka Korupsi?
Pesta Narkoba, Kepala UPTD Pajak dan Retrebusi Kota Bekasi Diciduk Polisi
Sampai Bubar, Pemain Persipasi Kota Bekasi TC Lembang Belum Terima Transport
Pakar Hukum Dorong Kasus Bos Kalpataru Sawit Plantation Terapkan Pasal TPPU
HDCI Berikan Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:29 WIB

Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Polda Jateng Gelar Rapat Lintas Sektoral

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:20 WIB

Babinsa Grati Cek Kondisi Sumur Bor Bantuan Pemda Pasuruan

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:12 WIB

Ops Ketupat Semeru 2024 Kodam V Brawijaya Siagakan Ribuan Personel

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:02 WIB

Operasi Pekat Candi 2024 Polda Jateng Berhasil Ungkap Berbagai Kasus

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:53 WIB

Petugas Gabungan Gerebek Pabrik Pil Koplo di Kawasan KIC Semarang

Selasa, 26 Maret 2024 - 14:50 WIB

KAI Daop 4 Semarang Bakal Operasikan 3 KA Tambahan di Momen Libur Lebaran

Selasa, 26 Maret 2024 - 14:41 WIB

PT. PLN IP UBP Semarang Gelar Pengobatan Gratis 200 Warga Tambak Rejo

Senin, 25 Maret 2024 - 17:58 WIB

SBI dan Pemkot Yogyakarta MoU Pemanfaatan Sampah Perkotaan Menjadi RDF

Berita Terbaru

Kantor Koramil 18 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur

Berita TNI

Danramil 18 Pandaan Beserta Anggota Perbaiki Bangunan Kantor

Kamis, 28 Mar 2024 - 17:49 WIB

Kordinator MAKI, Boyamin Saiman

Berita Utama

MAKI Desak Jampidsus Kejagung Tetapkan RBS Tersangka Kasus Timah

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:34 WIB