BERITA JAKARTA – Sikap Pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi wabah virus Corona atau Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif dan membingungkan. Disatu sisi bangsanya sendiri dilarang mudik, disisi lain 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China sudah diijinkan akan masuk ke Sulawesi Tengah.
“Melihat sikap ngawur Pemerintah itu, bisa memicu konflik ditengah masyarakat,” terang Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Rabu (29/4/2020).
Selain itu, IPW juga melihat sikap ngawur Presiden Jokowi yang berkali kali membagi bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal sambung Neta, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa.
“Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” imbuhnya.
Tapi hal itu lanjut Neta, tidak dilakukan polisi dan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil. Disisi lain Jokowi sebagai Presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
“Sebagai Presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” sindir Neta.
Selain itu, Jokowi juga melarang masyarakat mudik. Polri dikerahkan untuk menghalau ribuan pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya.
Anehnya kata Neta, Pemerintahan Jokowi malah mengijinkan TKA China datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA China disaat pademi Corona itu diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin.
“IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA China itu, seperti Polri menghalau bangsanya sendiri yang hendak mudik?,” ungkap Neta.
Jika Polri tidak berani menghalaunya, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA China itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya. Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol.
IPW melihat sikap ngawur Pemerintah ditengah pademi Covid-19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan.
Selain itu tambah Neta, DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA China itu. DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka.
“Sikap ngawur Pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pandemi Covid-19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” pungkasnya. (Usan)
